Saat ini ada puluhan Sekolah Dasar (SD) di Bojonegoro tidak memiliki Kepala Sekolah, karena kepala sekolah yang menjabat telah pensiun. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro untuk mengatasi itu, beberapa Kepala sekolah SD merangkap menjadi kepala sekolah yang kosong.
Setelah prosesi persidangan berkali-kali, sidang gugatan pengisian perangkat desa di Pengadilan Negeri (PN) Bojonegoro, Kamis (7/6/2018) memasuki agenda pembacaan putusan. Hasilnya gugatan pengisian perangkat desa ditolak majlis hakim.
Kementerian Agama (Kemenag) memastikan tidak ada cetakan Al Quran yang salah di Bojonegoro. Pasalnya beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial baik melalui Facebook maupun Whatsapp, ada cetakan Alquran yang hilang pada kalimat "Illa" surat Fushilat ayat 35.
Rasa haru warnai acara Pisah Sambut Kepala Kementrian Agama (Kemenag) Bojonegoro yang awalnya dijabat oleh A Munir digantikan M Syamsuri, Jumat (20/4/2018) siang.
Kepala Kemenag Bojonegoro baru, Drs.Syamsuri, M. Pd, Rabu (18/4/2018) langsung meninjau secara langsung seluruh ruangan kantor di tiap Kepala Seksi (Kasi) Kemenag Bojonegoro.
Mulai bulan Februari ini Pengawasan Kepala Madrasah dan guru akan semakin diperketat, hal itu untuk memberikan pelayanan pembelajaran bagi semua anak didik, Selain itu untuk mengetahui pemahaman tentang Tupoksi masing-masing.
Percepatan Pencairan Program Indonesia Pintar (PIP) menjadi tolak ukur bagi kesuksesan program yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, untuk membantu anak sekolah yang kurang mampu. Selain itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga berpesan agar percepatan pencairan PIP agar segera dilaksanakan agar dana itu, dapat dirasakan langsung oleh siswa penerimanya. Itulah yang disampaikan oleh Staff Kemendikbud R. Alpha Amirrachman. Ph. D saat menyampaikan sambutannya.
Ratusan siswa SD dari Kecamatan Kapas dan Balen hadir dalam kegiatan Percepatan Pencairan Program Indonesia Pintar (PIP), yang dilaksanakan GOR SMT Bojonegoro, Senin (20/11/2017).
Kelanjutan hearing (dengar pendapat) Kepala Desa se-Kabupaten Bojonegoro, yang digelar di gedung Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Rabu (8/11/2017) sore, ternyata tidak dihadiri oleh pihak ketiga palaksana ujian perangkat desa yang digelar beberapa waktu lalu yaitu Universitas Negeri Semarang (UNNES), dengan alasan ada agenda yang bertabrakan.
Proses pengisian perangkat desa serentak di Kabupaten Bojobegoro banyak menyisakan perdebatan, bahkan dinilai cacat hukum. Sehingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro berencana akan mengevaluasi Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 tahun 2017 tentang perangkat desa.