BPJS Ketenagakerjaan Harapkan APBD 2019 untuk GTT/PTT
BPJS Ketenagakerjaan (BPJS-Tk) Cabang Bojonegoro, Jawa Timur (Jatim) terus mendorong para kepala daerah untuk melindungi pegawainya dengan jaminan sosial.
BPJS Ketenagakerjaan (BPJS-Tk) Cabang Bojonegoro, Jawa Timur (Jatim) terus mendorong para kepala daerah untuk melindungi pegawainya dengan jaminan sosial.
Setelah beberapa daerah di Indonesia digemparkan dengan beredarnya pekerja asing yang mulai banyak bekerja di Indonesia, menjadikan masyarakat Lokal kebingungan dan ketakutan. Ketakutan tersebut juga pernah melanda masyarakat Kota Ledre beberapa hari yang lalu, lantaran di Bojonegoro ada perusahan minyak yang juga ada pekerja asingnya.
Adanya Peraturan Presiden (Perpres) 20 tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA), tidak disambut positif para buruh. Pasalnya KSPSI mewaspadai adanya kebijakan yang baru ditandatangani Presiden, yakni Perpres TKA itu.
Kantor Unit Kerja Keimigrasian (UKK) kelas I Tanjung Perak Bojonegoro menolak 12 permohonan paspor calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Penolakan itu lantaran kedua belas calon TKI ingin berada di luar negeri, dengan cara tidak sesuai prosedur.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Bojonegoro, telah memutus kontrak dengan RS Aisiyah Bojonegoro pada 1 Aprli 2018 kemarin. Pemutusan kontrak disebabkan lantaran RS yang berada di Jalan Hasyim Asyari No.17, Sumbang, Bojonegoro melakukan fraud (kecurangan), seperti memungut biaya tambahan kepada pasien, atau keluhan pasien yang terlalu banyak.
Dalam pelaksanaan Job Market Fair (JMF) sehari yang dilaksanakan di Aula Badan Koordinator Wilayah (Bakorwil) Bojonegoro, Senin (9/4/2018) tersedia puluhan ribu lowongan kerja dari 29 perusahaan.
Puluhan ribu lowongan kerja yang ditawarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi jawa Timur, pada pelaksanaan Job Market Fair (JMF) yang dilaksanakan di Bakorwil Bojonegoro, Senin (9/4/2018). JMF itu, diikuti oleh puluhan perusahaan dari berbagai wilayah yang bergerak dari berbagai bidang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) Cabang Bojonegoro, semakin melebarkan sayap untuk menyasar seluruh perangkat desa di Kabupaten Bojonegoro. Tahun ini, BPJS-TK menargetkan seluruh perangkat desa di Kota Ledre sudah menjadi peserta.
Setelah para pejuang pendidikan dalam hal ini Guru Tidak Tetap (GTT) yang ada di bawah naungan Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Kabupaten Bojonegoro menerima SK Penugasan dari Bupati Bojonegoro Suyoto di akhir masa jabatannya, Jumat (9/3/2018), seperti diberitakan sebelumnya, bahwa Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro berencana juga akan mengajukan jaminan ketenagakerjaan bagi para GTT maupun Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang ada di Kota Ledre.
Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyebutkan pegawai negeri sipil (PNS) laki-laki dapat mengajukan cuti paling lama sebulan untuk mendampingi istri yang menjalani proses melahirkan.