Dinas Sosial (Dinsos) Pemkab Bojonegoro terus memperkuat akurasi data penerima Bantuan Sosial (Bansos) stunting agar tetap sasaran. Upaya tersebut dilakukan melalui verifikasi dan pemadanan data secara berlapis bersama Dinas Kesehatan yang juga menggunakan basis data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH).
Komisi C DPRD Jawa Timur menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Jawa Timur layak disetujui menjadi Peraturan Daerah.
Proses verifikasi dan validasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) di Kabupaten Bojonegoro menemukan berbagai anomali data yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi riil masyarakat. Salah satu temuan paling mencolok, yakni adanya warga beragama Islam yang tercatat memiliki ternak babi.
Komisi C DPRD Bojonegoro mendesak RSUD Temayang segera beroperasi. Sebab, bangunan yang menelan anggaran sekitar Rp74,3 Miliar ini telah rampung dibangun. Namun, tak segera beroperasional.
Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro segera melakukan pemanggilan terhadap Direktur RSUD Sosodoro Djatikoesoemo. Pemanggilan ini, untuk mengklarifikasi dugaan pungutan liar (Pungli) terhadap sejumlah tenaga medis magang yang dijanjikan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Pengurus Daerah HIMPAUDI Kabupaten Bojonegoro bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro dan Kepala Bidang PAUD PNF memenuhi undangan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, Kamis (9/1/2025).
Sebelumnya diberitakan terkait ambruknya ruang kelas 6 SDN Ngadiluwih, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro. Beruntung tidak ada korban jiwa, sebab peristiwa tersebut terjadi pukul 06.10 WIB dan belum ada aktivitas di sekolah.
Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro, Hidayatus Sirot, fraksi Garuda. Dalam reses yang digelar di Desa Kanor, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro.
Adanya pandemi covid-19 memanglah meresahkan banyak sektor. Salah satunya ialah dunia pendidikan. Belajar melalui sistem daring tak semudah yang kita semua bayangkan.
Pembatalan keberangkatan jamaah haji tahun 2020 ini oleh Kementerian Agama dikarenakan masih dalam masa pandemi corona dirasa langkah tersebut cukup tepat. Pasalnya, Pemerintah Arab Saudi hingga saat ini juga masih fokus dalam penanganan Covid-19.