Guna maningkatkan intensitas pengkaderan Nahdlatul Ulama di Kota Ledre, sebutan lain Kabupaten Bojonegoro, secara masif, Satuan Tugas (Satgas) Pengkaderan PCNU Bojonegoro melakukan rapat koordinasi di Auditorium Gedung Santoso Hardjosuwito Fakultas Syariah dan Adab (FSA) Unugiri.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro sedang menyiapkan revitalisasi Pasar Kota Bojonegoro yang lebih representatif di 2026 ini. Revitalisasi ini sebagai respon atas perkembangan pasar sebagai pusat ekonomi masyarakat dan ruang tumbuhnya silaturahmi antarwarga. Transformasi ini diharapkan akan menjadi tempat publik yang lebih bersih dan sehat.
Pemkab Bojonegoro terus berkomitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Di 2025, melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, Pemkab Bojonegoro telah menuntaskan 746 unit rumah yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Bojonegoro.
Angler atau pemancing, saat ini semakin banyak digemari. Selain memancing di rawa, sungai atau Bengawan Solo, redaksi blokBojonegoro.com kali ini mengetengahkan lokasi Kolam Pemancingan di Kabupaten Bojonegoro yang selama ini sering disinggahi angler lokal maupun sekitar Kabupaten Bojonegoro.
Di Bojonegoro, isu Pilkada tidak langsung tak hanya dibahas elite, tapi juga mendapat perhatian serius dari penyelenggara demokrasi.
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur telah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Bojonegoro pada tahun anggaran 2026. Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Nomor: 500/7683/110.2/2025, Bojonegoro mendapatkan jatah total sebanyak 130.177 ton pupuk subsidi.
Bersamaan dengan laporan pertanggungjawaban dan pembubaran Panitia Muskercab I PCNU Bojonegoro Masa Khidmat 2025-2030 dan Rangkaian HSN 2025, PCNU Bojonegoro mengukuhkan 10 Pengurus Cabang (PC) Lembaga NU Bojonegoro.
Kebijakan pemasangan stiker bertuliskan “Keluarga Miskin” di rumah penerima bantuan sosial oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menuai sorotan dari berbagai kalangan. Sebab, penempelan stiker itu, disebut berpotensi bullying ke anak Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Langkah Pemkab memasang stiker miskin di rumah keluarga penerima manfaat (KPM) bansos bertujuan untuk transpansi sekaligus memastikan bansos tepat sasaran.
Pemasangan stiker miskin bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Bojonegoro hampir tuntas. Yakni telah mencapai 97 persen dari 50.987 rumah KPM. Kebijakan Pemkab Bojonegoro ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan validasi, verifikasi, serta akurasi data kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro.