Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Sosial melaksanakan penyaluran simbolis Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) Tahun 2026 kepada buruh pabrik rokok, Rabu (13/5/2026) kemarin. Penyaluran simbolis tahap pertama diberikan kepada pekerja di pabrik rokok PT Gelora Djaja yang berlokasi di Baureno.
Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Bojonegoro berlangsung hangat dan penuh semangat kolaborasi. Bertempat di halaman Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, kegiatan ini menjadi ruang dialog sosial antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk memperkuat hubungan industrial yang harmonis, JUmat (1/5/2026).
Pemkab Bojonegoro terus berkomitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Di 2025, melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, Pemkab Bojonegoro telah menuntaskan 746 unit rumah yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Bojonegoro.
Viral di media sosial (Medsos) kondisi bangunan sekolah darurat di Dusun Koripan, Desa Napis, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro mencuri perhatian publik. Sebab, puluhan siswa Madrasah Islamiyah (MI) ini, diketahui belajar di gedung tidak layak yang berdinding papan kayu dan berlantai tanah.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan, bahwa pihaknya sudah melakukan sejumlah langkah strategis agar peristiwa bangunan rubuh di pesantren tidak terulang.
Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bojonegoro resmi membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk kasus kekerasan seksual di lingkungan madrasah. Hal itu merupakan tindaklanjut daei kasus pencabulan anak dibawah umur, yang menimpa siswa MI di Bojonegoro beberapa waktu lalu.
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) menggelar rapat evaluasi dan persiapan penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA) Kabupaten Bojonegoro tahun 2024. Selasa (27/2/2024), menargetkan Bojonegoro naik predikat dari madya menjadi nindya.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya terus merenovasi rumah warga miskin melalui program Aladin. Pada tahun 2023 ini, Pemkab Bojonegoro merealisasikan 3.289 rumah menuju layak huni.
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya berencana membangun Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), melalui program Aladin di P-APBD 2023 sebanyak 498 unit. Pembangunan RTLH tambahan tersebut berada di tiga kecamatan meliputi Kasiman, Kedewan dan Malo. Terkait rencana ini, Bupati Bojonegoro, Anna Mu'awannah menekankan penerima bantuan sosial (bansos) RTLH harus sesuai aturan dengan status tanah milik pribadi bukan milik pemerintah atau fasilitas umum.
Pelaku bisnis biasanya melakukan studi kelayakan bisnis untuk mengkaji berbagai hal terkait investasi dan potensi bisnis kedepan. Harapannya, ketika studi ini dilaksanakan serta diterapkan dengan tepat maka akan memberikan keputusan yang terbaik.