Desa dan Kecamatan Layak Anak Bojonegoro 2022 Capai 389
Anak merupakan generasi penerus bangsa yang hak-haknya dilindungi oleh Perundang-undangan, serta berhak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.
Anak merupakan generasi penerus bangsa yang hak-haknya dilindungi oleh Perundang-undangan, serta berhak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.
Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) Kabupaten Layak Anak Tahun 2022 di Kabupaten Bojonegoro dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Kamis (9/6/2022). Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual yang diikuti langsung oleh Sekretaris Daerah dan Kepala OPD di Gedung Angling Dharma.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro sepakat untuk terus mendukung Kabupaten Layak Anak (KLA), tentu harus memenuhi beberapa indikator klaster. Diantaranya hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan hingga perlindungan khusus.
Anak merupakan investasi pemerintah dan negara yang dilindungi hak-haknya untuk tumbuh, dan berkembang secara optimal. Untuk terus mempertahankan predikat Kabupaten layak anak, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Dinas P3AKB. Terus menggunakan beberapa indikator penilaian.
Program atap, lantai, dinding (Aladin) terus berjalan untuk membantu warga Kabupaten Bojonegoro yang tidak mampu agar memiliki rumah layak huni. Total fisik rumah yang sudah dibangun ada 6.076 unit di tahun 2021 dan tuntas akhir tahun ini, sementara di tahun 2022 ada tambahan.
Program Aladin Bangun 7.041 Rumah Tak Layak Huni
Momentum pencemaran limbah yang menyebabkan kematian ikan di Sungai Bengawan Solo justru dimanfaatkan warga. Mereka antusias mengumpulkan ikan-ikan yang mati untuk dikonsumsi.
Dalam rangka persiapan verifikasi lapangan Kabupaten Bojonegoro Layak Anak (KLA) , Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menggelar rapat koordinasi, Kamis (3/6/2021).
Wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro, Budi Irawanto menerima penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) kategori Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia, Yohana Yembise.