Dalam rangka mengukur kemampuan para siswa madrasah, Sabtu (10/2/2018), Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bojonegoro menggelar Kompetisi Sains Madrasah (KSM) yang diikuti ribuan siswa mulai tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI) hingga Madrasah Aliyah (MA) se-Kabupaten Bojonegoro.
Mulai bulan Februari ini Pengawasan Kepala Madrasah dan guru akan semakin diperketat, hal itu untuk memberikan pelayanan pembelajaran bagi semua anak didik, Selain itu untuk mengetahui pemahaman tentang Tupoksi masing-masing.
Guna mendukung pembelajaran dan menigkatkan tata kelola yang baik akreditasi setiap madrasah menjadi hal penting. Oleh karenanya sebanyak 99 madrasah, Jumat (2/2/2018) siang menerima sertifikat akreditasi.
Pembinaan guru madrasah yang sekiranya akan dihadiri oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen) Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) dan Kabid Pendma Provinsi Jatim, serta Anggota DPR RI dari Komisi VIII pada Jumat (26/1/2018) akhirnya batal. Meski begitu pembinaan tersebut tetap berjalan.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur (Jatim) dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk memberikan suntikan tunjangan bagi guru madrasah yang dikelola swasta. Bahkan pihaknya berharap pemerintah bisa memberi tunjangan fungsional bagi guru yang lebih dari usia 60 tahun.
Kementrian Agama (Kemenag) Bojonegoro melakukan Pembinaan dan Sosialisasi revisi Kurikulum 2013 pada Sabtu (7/10/2017), yang dihadiri oleh seluruh Kepala Madrasah mulai Ibtidaiyah hingga Aliyah se Kabupaten Bojonegoro.
Ratusan guru perwakilan dari lembaga mulai tingkat Raudlatul Atfal (RA) hingga Madrasah Aliyah (MA), mengikuti kegiatan sosialisasi terwujudnya JKN-KIS yang diselenggarakan di Aula Kantor Kemenag Bojonegoro. Dalam kegiatan itu diprakarsai oleh Kepala Seksi Pendidikan Madrasah (Kasi Penma) Kemenag Bojonegoro.
Kemenag Bojonegoro akan mengirimkan guru, kepala madrasah dan pengawas madrasah ke titngkat provinsi di 2017, untuk mengikuti seleksi Uji Kompetensi yang dilaksanakan di Jawa Timur.
Sejak Oktober 2014, Komisi VIII DPR RI secara bersama getol memperjuangkan dan mendesak Kementerian Agama RI dan Dirjen Pendidikan Islam agar mempercepat progress penyelesaian Tunggakan Tunjangan Profesi Guru baik PNS dan Non PNS yang belum atau sudah mendapatkan SK Inpassing pada Madrasah dan PAI Sekolah Umum.
Seluruh Madrasah mulai dari jenjang Ibtidaiyah hingga Aliyah, mengikuti kegiatan sosialisasi terkait penerapan pengisian Rapor Kurikulum 2013, yang digagas oleh tim Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur.