Skip to main content

Category : Tag: Mpr


Jelang Ramadhan–Idul Fitri 1447 H, Gubernur Khofifah Gelar Pasar Murah di Bojonegoro

Menjelang Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terus mengintensifkan langkah stabilisasi harga bahan pokok. Salah satu upaya konkret tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Pasar Murah yang digelar di halaman Kantor Kelurahan Klangon, Kecamatan Bojonegoro Kota, Kabupaten Bojonegoro, Rabu (28/1/2026).

UMK Bojonegoro Tahun 2026

Ditetapkan Rp 2.685.983 UMK Bojonegoro Tahun 2026

Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2026 melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2026. Untuk Kabupaten Bojonegoro, UMK ditetapkan Rp2.685.983.

Kaleidoskop 2025

27 Ruas Jalan di Bojonegoro Dicor, Perkuat Konektivitas Antarwilayah

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang (DPUBMPR) menuntaskan rekonstruksi 27 ruas jalan kabupaten dengan konstruksi rigid beton sepanjang sekitar 33 kilometer sepanjang tahun 2025 ini.

Pemprov Jatim Paparkan Jawaban Fraksi Terkait Regulasi Pengelolaan Hutan

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Jatim terkait Raperda Penyelenggaraan Kehutanan melalui Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak. Dalam kesempatan itu, Emil menegaskan bahwa penyusunan Raperda telah dirancang berdasarkan kebutuhan ekologis, sosial, hingga ekonomi yang menjadi ciri khas wilayah Jawa Timur.

Pemprov Jatim Dorong Penyempurnaan Aturan Ketertiban Umum Lewat Raperda Baru

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan dukungannya terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat. Raperda ini dinilai menjadi kebutuhan baru untuk menjawab dinamika sosial dan teknologi yang berkembang cepat.

Bapemperda Jatim Finalkan Evaluasi: Lima Perda Dicabut, Satu Tetap Berlaku

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jawa Timur melaporkan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah melalui juru bicara Martin Hamonangan, S.H. Laporan ini memuat evaluasi atas sejumlah regulasi lama yang dinilai sudah tidak relevan dengan kebutuhan daerah maupun perkembangan hukum terbaru.