Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Bojonegoro mencatat pengangguran terbuka di wilayahnya mencapai 35.057 orang per tahun 2021. Dengan rincian, lulusan sarjana dan magister sebanyak 1.845, D-3 sebanyak 2.714, D-2 sebanyak 1.631, D-1 sebanyak 1.795, SLTA sebanyak 19.813, dan SLTP sebanyak 5.868 serta SD sebanyak 1.391.
Masih dalam kondisi Syawal, empat organisasi pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) Bojonegoro yang tergabung dalam APMMIK, Forum IKM Jawa Timur, Paguyuban Kartini Mandiri, (PKM) dan Prima Utama Jati (PUJ).
Pemerintah Provinsi Jawa Timur, telah menerbitkan Keputusan Gubernur Jawa Timur mengenai Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2022 di 38 Kabupaten/Kota. Bojonegoro yang awalnya diusulkan naik 0,6 persen, kini telah disahkan menjadi Rp 2.079.568,07.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan (Perinaker) menggelar kegiatan Optimalisasi Koordinasi dan Pengawasan Sistem Informasi SIINas.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) Kabupaten Bojonegoro, mengelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembuatan Peraturan Perusahaan bagi para perusahaan di Bojonegoro.
Sepanjang tahun 2021, jumlah angka pencari kerja (Pencaker) di Kabupaten Bojonegoro, terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Bojonegoro, mencatat sebanyak 790 pengangguran membuat kartu kuning (AK-1) sebagai salah satu surat mencari kerja.
Selama masa pandemi Covid-19, banyak masyarakat yang saat ini kesulitan mencari kerja. Ditambah lagi beberapa karyawan yang mendapatkan PHK serta beberapa perusahaan yang mengalami penurunan pemasukan.
Pemerintah akan memberikan BLT subsidi gaji senilai Rp500 ribu kepada pekerja pekerja yang terdampak pandemi Covid-19. Sumber data pekerja yang mendapatkan subsidi gaji itu nantinya akan diambil dari data BPJS Ketenagakerjaan.
Badan Penyelenggaraan (BP) Jamsostek atau Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menyambut baik inisiatif Pemerintah Pusat dalam memberikan Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja terdampak PPKM. Namun, BP Jamsostek masih menunggu regulasi dari Pemerintah terkait peserta BP Jamsostek memperoleh BSU.
Di tengah Pandemi Covid-19, sejak awal Januari 2021 hingga 30 Juni 2021 tercatat 704 warga Bojonegoro terdaftar sebagai pencari kerja di kartu AK-1 di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Bojonegoro.