Pemutakhiran data terus dilakukan untuk merumuskan kebijakan pembangunan Bojonegoro tepat sasaran. Melalui Rakor Forum Satu Data, Kamis (26/2/2026) di Partnership Room, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus bersinergi menghasilkan dan menyajikan satu data acuan yang akurat.
Lima kursi kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bojonegoro mengalami kekosongan usai mutasi bergulir. Kekosongan jabatan pimpinan tinggi pratama itu, kini diisi Pelaksana Tugas (Plt) sembari dilakukan lelang jabatan maupun mutasi.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro masih menyisakan sejumlah jabatan strategis yang belum terisi. Tercatat, lima kursi kepala organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk Sekretaris DPRD (Sekwan), hingga kini belum memiliki pejabat definitif dan akan segera diisi melalui mekanisme seleksi terbuka atau lelang jabatan.
Seorang kontraktor di Kabupaten Bojonegoro mengeluhkan sulitnya memperoleh pekerjaan proyek fisik pada tahun anggaran 2025. Menurutnya, untuk bisa mendapatkan proyek, kontraktor harus terlebih dahulu mengantongi rekomendasi dari pihak yang disebut sebagai ‘orang dalam’ atau Ordal.