Di gedung pameran Usaha Masyarakat Kecil Menegah (UMKM) Dinas Koperasi (Dinkop) Kabupaten Bojonegoro yang terletak di Jalan Patimura, banyak pruduk-produk unggulan daerah, seperti makanan, minuman, serta kerajinan.
Berbeda dengan bulan lalu, menjelang lebaran banyak orang menebus emas di tempat pegadaian untuk digunakan saat lebaran. Namun saat ini, pasca lebaran di tahun ajaran baru banyak orang-orang yang kembali menggadaikan barangnya untuk kebutuhan anak sekolah.
Setelah menggelar hearing atau dengar pendapat dengan para Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) non-PNS se-Bojonegoro, mulai tingkat SD hingga SMA pada Rabu (7/6/2017), yang menuntut agar GPAI bisa mendapatkan pengakuan dengan bukti Surat Keputusan (SK). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro akan kembali mengagendakan hearing bersama guru agama tersebut.
Bagi sebagian orang, mungkin Spider- Man hanya untuk anak-anak. Tapi jangan salah, ternyata film yang diangkat dari cerita fiksi komik tersebut digandrungi segala usia. Buktinya, banyak forum diskusi maupun grup dalam media sosial yang membicarakan tentang Spider-Man baik komik maupun filmnya. Bukannya anak-anak, cenderung mereka yang sudah dewasa bahkan berkeluarga maupun sudah lanjut usia.
Pada tahun ini Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bojonegoro menargetkan 3.220 sambungan rumah untuk bisa terlayani oleh PDAM. Pemerintah Pusat memang menargetkan untuk pelanggan bisa terus meningkat setiap tahunnya.
Kesuksesan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro dalam mengentaskan kemiskinan di daerahnya disampaikan saat Rapat Koordinasi (Rakor) pembangunan desa yang diadakan Bojoengoro di Pendopo Malowopati, Rabu (5/7/2017).
Kerinduan masyarakat terhadap pemimpin yang adil sama dengan kerinduan mereka terhadap tanah lapang yang hijau dan sejuk. Tempat mata meraih keindahannya. Tempat nafas menarik dalam kesejukannya. Tempat hati melepas kepenatannya, atau bahkan lebih dari semua itu.
Pemberlakuan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dan peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan (UU Desa), tentang desa (PP Desa) menyebutkan, bahwa kepala desa (Kades) saat ini bisa menjabat 3 kali periode berturut-turut.
Banyak masyarakat yang bertanya-tanya terkait pendaftaran calon perangkat desa, apakah pendaftaran dipungut biaya?
Kabar terkait salah satu syarat untuk menjadi calon Kepala Desa (Kades), harus mempunyai ijazah minimal S1 atau sarjana, ternyata tidak benar. Kabar tersebut sebelumnya berhembus dari informasi salah seorang Kepala Desa di Kabupaten Bojonegoro.