Pertanian hidroponik di Kabupaten Bojonegoro semakin berkembang dan diminati masyarakat. Berbagai komoditas mulai dibudidayakan dengan sistem hidroponik, mulai dari sayuran hingga buah-buahan. Salah satunya adalah budidaya melon hidroponik yang dikembangkan El Farm di Desa Sambongrejo, Kecamatan Sumberrejo.
Di dunia pertanian Jawa, dikenal sistem pengupahan panen yang disebut bawon. Dalam sistem ini, para pekerja pemanen tidak menerima upah berupa uang, melainkan bagian padi dari hasil panen yang mereka peroleh. Semakin banyak padi yang berhasil dipanen, semakin besar pula bagian yang diterima.
Kabupaten Bojonegoro mulai menunjukkan arah baru pembangunan ekonomi dengan perlahan mengurangi ketergantungan terhadap sektor minyak dan gas bumi (migas). Ditengah menurunnya performa sektor pertambangan akibat lifting migas yang belum optimal, sejumlah sektor nonmigas justru tumbuh signifikan dan menjadi penopang utama perekonomian daerah.
Ketersediaan pupuk bersubsidi di UD Usaha Tani, Desa Ngraseh, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, dipastikan aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan petani selama musim tanam 2026. Total alokasi pupuk yang disiapkan mencapai 325,3 ton dan diperuntukkan bagi enam kelompok tani utama di wilayah tersebut.
Suasana riuh penuh gelak tawa terdengar dari kediaman Karji, warga Desa Bonorejo, Kecamatan Gayam, Bojonegoro. Namun, pertemuan itu bukan sekadar hajatan biasa. Sebanyak 21 petani berkumpul untuk mengikuti pelatihan yang membawa mereka “naik kelas” menjadi bagian penting dalam rantai kedaulatan pangan.
Kabupaten Bojonegoro kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Daerah yang dikenal sebagai Bumi Angling Dharma ini, menjadi wilayah dengan tingkat penyerapan pupuk organik (Petroganik) tertinggi kedua di seluruh Indonesia selama dua tahun terakhir.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mengambil langkah antisipatif menghadapi potensi musim kemarau ekstem pada tahun 2026. Upaya tersebut dilakukan melalui penerbitan surat edaran (SE) Bupati Bojonegoro Setyo Wahono bernomor 520/531/412.221/2026 tertanggal 16 Maret 2026 tentang Antisipasi dan Mitigasi Musim Kemarau 2026 bagi sektor pertanian.
Masa panen raya yang biasanya menjadi momen panen keuntungan bagi petani, justru menghadirkan persoalan baru di Kabupaten Bojonegoro. Harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani dikabarkan jatuh di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram.
Pertamina Patra Niaga melalui unit Aviation Fuel Terminal (AFT) Minangkabau bersama masyarakat terlihat melakukan penanaman padi dengan metode pemanfaatan jerami di lahan pertanian Nagari Padang Toboh. Jerami yang sebelumnya kerap dibakar kini dimanfaatkan sebagai mulsa alami untuk menjaga kelembapan tanah, menekan gulma, serta memperbaiki kualitas lahan secara berkelanjutan.
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur telah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Bojonegoro pada tahun anggaran 2026. Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Nomor: 500/7683/110.2/2025, Bojonegoro mendapatkan jatah total sebanyak 130.177 ton pupuk subsidi.