AMBM Geruduk DPRD Bojonegoro, Bawa 5 Tuntutan: Geothermal hingga Biaya Hidup
Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bojonegoro Melawan (AMBM) menggeruduk gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, Jumat (13/11/2026).
Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bojonegoro Melawan (AMBM) menggeruduk gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, Jumat (13/11/2026).
Program pembebasan pajak daerah tahun 2026 hadir kembali. Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ini berlangsung mulai 1 Oktober hingga 30 November 2026. Tak hanya itu, momen kali ini juga menghadirkan kemudahan pembayaran PKB melalui ritel modern maupun pembayaran digital.
Kebijakan pengenaan pajak terhadap produk pembalut perempuan menuai sorotan. Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Cabang Bojonegoro meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan tersebut. Sebab, pembalut merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi perempuan setiap bulan.
Bersamaan momentum Hari Jadi Bojonegoro (HJB) ke-349 tahun 2026, ada kemudahan bagi masyarakat dalam menyelesaikan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Melalui program pembebasan denda, wajib pajak dapat melunasi tunggakan PBB-P2 tahun pajak 2013–2025 tanpa dikenai denda.
Masyarakat Jawa Timur diminta tidak menunda pemanfaatan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Program yang memberikan sejumlah pembebasan dan keringanan tersebut akan berakhir pada 31 Agustus 2026.
Komisi C DPRD Jawa Timur mengapresiasi kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Timur yang berhasil melampaui target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun Anggaran 2025. Di sisi lain, Komisi C juga mendorong penguatan pengelolaan aset daerah sebagai upaya meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan daerah dan memperkuat tata kelola pemerintahan.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bojonegoro menggelar Rembug Pajak Daerah, di Griya Dharma Kusuma (GDK), Rabu (24/6/2026). Rembug pajak tersebut mengambil tema 'Evaluasi dan Implementasi Sistem Tapping Box (Jatim Tax) bagi Pelaku Usaha'.
Pemkab Bojonegoro, Jawa Timur, memastikan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2026 tidak mengalami kenaikan. Bahkan, pada sejumlah objek pajak terdapat penyesuaian yang berdampak pada penurunan besaran pajak terutang.
Dalam rangka mendukung Apresiasi Acara Puncak Gebyar Pajak Daerah Kabupaten Bojonegoro 2025, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI 46 Bojonegoro kembali menghadirkan layanan perbankan mobile untuk masyarakat.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menorehkan sejumlah capaian prestisius di tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional. Berbagai penghargaan tersebut menjadi bukti konsistensi Bojonegoro dalam menghadirkan inovasi layanan publik serta memperkuat tata kelola pendapatan daerah yang modern, transparan, dan akuntabel.