Skip to main content

Category : Tag: Pajak


Ayo Loorr..! Pembebasan Pajak Daerah Jawa Timur 2026 Hadir Lagi

Program pembebasan pajak daerah tahun 2026 hadir kembali. Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ini berlangsung mulai 1 Oktober hingga 30 November 2026. Tak hanya itu, momen kali ini juga menghadirkan kemudahan pembayaran PKB melalui ritel modern maupun pembayaran digital.

KPI Bojonegoro Sebut Pajak Pembalut 11 Persen Bebani Perempuan

Kebijakan pengenaan pajak terhadap produk pembalut perempuan menuai sorotan. Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Cabang Bojonegoro meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan tersebut. Sebab, pembalut merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi perempuan setiap bulan.

Bebas Denda Tunggakan PBB-P2 di Rangkaian HJB Ke-349

Bersamaan momentum Hari Jadi Bojonegoro (HJB) ke-349 tahun 2026, ada kemudahan bagi masyarakat dalam menyelesaikan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Melalui program pembebasan denda, wajib pajak dapat melunasi tunggakan PBB-P2 tahun pajak 2013–2025 tanpa dikenai denda.

Komisi C DPRD Jatim Dorong Optimalisasi PAD dan Pengelolaan Aset Daerah

Komisi C DPRD Jawa Timur mengapresiasi kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Timur yang berhasil melampaui target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun Anggaran 2025. Di sisi lain, Komisi C juga mendorong penguatan pengelolaan aset daerah sebagai upaya meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan daerah dan memperkuat tata kelola pemerintahan.

PBB di Bojonegoro

Hore..! Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2026 di Bojonegoro Tidak Naik

Pemkab Bojonegoro, Jawa Timur, memastikan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2026 tidak mengalami kenaikan. Bahkan, pada sejumlah objek pajak terdapat penyesuaian yang berdampak pada penurunan besaran pajak terutang.

Penghargaan Kabupaten Bojonegoro

Bapenda Bojonegoro Raih 4 Penghargaan Selama 2025

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menorehkan sejumlah capaian prestisius di tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional. Berbagai penghargaan tersebut menjadi bukti konsistensi Bojonegoro dalam menghadirkan inovasi layanan publik serta memperkuat tata kelola pendapatan daerah yang modern, transparan, dan akuntabel.