Seperti telah direncanakan sebelumnya, jika pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro terpilih pada Pemilihan Umum beberapa waktu lalu tetap sesuai rencana, yakni hari Kamis 20 September 2018.
Pengurus Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Daerah Jawa Timur, Jumat (10/8/2018) resmi dilantik. Pimpinan media yang hadir mewakili perusahaan legal dan terukur.
Acara pelantikan pengurus Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Jawa Timur periode 2017-2020 di gedung Grahadi Surabaya berjalan lebih berwarna, lantaran Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo ikut hadir di tengah-tengah awak media dan juga memberi sambutan hangat, Jumat (10/8/2018).
Rangkaian acara pelantikan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Daerah Jawa Timur, Jumat (10/8/2018) begitu berwarna. Termasuk dialog dengan berbagai pakar untuk mengurai kondisi media online kekinian, terutama hoax yang makin merajalela.
Prosesi pelantikan pengurus Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Jawa Timur periode 2017-2020 di gedung Grahadi Surabaya berjalan khidmat.
Meskipun sudah dikeluarkan Surat Peringatan (SP) 2 yang ditandatangani Bupati Bojonegoro, Suyoto untuk melantik perangkat desa terpilih, namun masih ada tujuh desa yang belum melantik. Sehingga tujuh kepala desa tersebut akan menerima SP 3 dalam waktu dekat ini.
Meskipun pelaksanaan seleksi pengisian perangkat desa serentak di Kabupaten Bojonegoro sudah selesai beberapa waktu lalu. Namun masih ada sembilan desa di Kota Ledre yang belum melaksanakan pelantikan.
Beberapa desa yang belum melantik perangkat desa terpilih, harus mendapat surat peringatan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Bojonegoro. Namun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro menyayangkan langkah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro itu.
Dari 13 desa yang sebelumnya belum melantik perangkat desa terpilih dalam pelaksanaan pengisian perangkat desa serentak tahun 2017, salah satunya Desa Sedahkidul Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro, akhirnya desa tersebut melantik dua perangkatnya yang sempat menunggu prosesi pengukuhan.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro akan memberikan sanksi tegas kepada Kepala Desa yang tidak melantik perangkat desa terpilih. Pemberian sanksi tersebut sampai pemberhentian sementara terhadap Kepala Desa.