Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, melalui Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur ditunjukkan kepada Dinas Koperasi Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Bojonegoro. Melakukan pendataan kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berpeluang menerima Program Bantuan Presiden Pelaku Usaha Mikro (Banpres BPUM).
Kedatangan TP. PKK Provinsi Jawa Timur, Arumi Bachsin beberapa waktu yang lalu menyampaikan bahwa penyandang disabilitas merupakan sasaran prioritas untuk mendapatkan vaksinasi.
Perkembangan Kereta Api di Indonesia tentunya tidak lepas dari peran Pemerintahan Kolonialisme Belanda, bermula pada pembangunan jalur Kereta Api di Kota Semarang, Jawa Tengah pada masa itu. Seiring berjalannya waktu perkembangan moda transportasi Kereta Api begitu pesat hingga melintas di berbagai Provinsi di pulau Jawa, Sumatera dan Sulawesi.
Di bawah kepimpinan Bupati Bojonegoro, Anna Mu'awanah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro berusaha terus meningkatkan infrastruktur pembangunan baik di sepanjang Jalan Poros Kecamatan, maupun sepanjang kawasan Kota Bojonegoro.
Perkembangan Kabupaten Bojonegoro, dibawah pimpinan Bupati Wanita pertama di Bojonegoro, Anna Mu'awanah berhasil membawa sejarah torehan baru. Betapa tidak, estafet pembangunan dan infrastruktur jalan cor terus berkembang hingga tahun 2021.
Sebelumnya para perajin tahu dan tempe di Kabupaten Bojonegoro, mengeluhkan tingginya harga kedelai import untuk bahan baku produksi tahu dan tempe, yang semakin meningkat tajam di sejumlah pasaran.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegara memiliki 17 program prioritas, salah satunya merupakan program Beasiswa Scientist dan Satu Desa Dua Sarjana. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan taraf peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk prospek pembangunan Bojonegoro kedepan.
Guna meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kualitas dan kuantitas terbaik, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro terus berupaya merealisasikan 17 program prioritas, salah satunya program beasiswa untuk Pendidikan Tinggi, yakni beasiswa scientist dan Satu Desa Dua Sarjana.
Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Bojonegoro, melakukan audiensi dengan Bupati Bojonegoro terkait beberapa poin penting. Di antaranya masalah Anggaran Dana Desa (ADD) tidak jadi dicairkan kekurangannya sebesar Rp5,7 Miliar dan ditutup dari DBH, Jumat (20/08/2021).
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2021 dari semseter pertama yakni bulan Januari hingga Juni, dari 11 objek pajak di Badan Pendapatan Daerah (Bependa) Kabupaten Bojonegoro baru mencapai Rp48,3 miliar.