Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bojonegoro mengimbau warga agar berhati-hati dengan modus penipuan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Komisi C DPRD Bojonegoro minta pelaku dugaan penipuan dengan modus loloskan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bojonegoro dinonaktifkan dari status aktifnya sebagai PNS di lingkungan Disdik, Kamis (12/6/2025).
Dugaan pungutan liar (Pungli) senilai Rp380 juta yang dilakukan oknum pegawai negeri sipil (PNS) di RSUD dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro belum jelas. Sampai saat ini dugaan tersebut masih mengambang, dan belum ada tindakan tegas dari pihak manapun.
Satreskrim Polres Bojonegoro mulai mendalami dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum pegawai negeri sipil (PNS) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro, dengan iming-iming meloloskan sebagai CPNS.
Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro segera melakukan pemanggilan terhadap Direktur RSUD Sosodoro Djatikoesoemo. Pemanggilan ini, untuk mengklarifikasi dugaan pungutan liar (Pungli) terhadap sejumlah tenaga medis magang yang dijanjikan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Ketua DPC Partai Demokrat Bojonegoro, Sukur Priyanto akhirnya buka suara soal pelaporan yang dilayangkan oleh Munawar Cholil Bacalegnya sendiri ke Mahkamah Kehormatan DPD Partai Demokrat Jatim.
Teror minta transfer (tf) baru-baru ini menyasar sejumlah tokoh yang ada di Kecamatan Kasiman. Modus penipuan klasik ini, mengincar hampir semua lembaga yang ada di ujung barat Bojonegoro, mulai dari sekolahan, lembaga pendidikan, termasuk pondok pesantren.
Kasus penipuan makin marak, salah satunya bermodus pelayanan) Perusahaan Listrik Negara (PLN). Pihak PLN juga meminta pelanggan mewaspadai segala jenis modus penipuan.
Modus dugaan penipuan belakangan ini semakin berani dan beragam. Termasuk menggunakan nama pejabat untuk mengambil keuntungan pribadi.
Digitalisasi memiliki dampak positif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan jumlah pelaku usaha mikro. Segala informasi untuk memulai riset hingga melakukan pemasaran dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat yang ingin memulai berbisnis.