Setelah hasil ujian perangkat desa yang dilaksanakan serentak pada 26 Oktober 2017, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro mengawali pelantikan perangkat desa (pemdes) baru. Pasalnya beberapa kecamatan lainnya belum mengadakannya.
Pengangkatan perangkat desa terpilih berdasarkan nilai tertinggi peserta, setelah dikoreksi. Termasuk Orang Dengan HIV-AIDS (ODHA) yang mendapatkan nilai tertinggi juga berhak menjabat perangkat desa sesuai formasi yang diikutinya tersebut.
Rencana pemeriksaan terhadap anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro pasti dilakukan. Namun pihak kepolisian Polres Bojonegoro masih menunggu surat izin dari Gubernur Jawa Timur untuk pemanggilan legislator di Kota Ledre tersebut.
Seleksi perangkat desa di Kabupaten Bojonegoro baru saja dilaksanakan, namun hal ini perlu dilakukan pengawalan oleh berbagai pihak agar seluruh hasil yang sudah berjalan melalui mekanisme itu dapat benar-benar berjalan dengan baik. Termasuk seleksi, pengoreksian maupun pengumuman hasil calon yang mendapat nilai tertinggi dalam proses pengisian perangkat desa serentak tersebut.
Setelah proses seleksi dan pengumuman pengisian perangkat desa seretak selesai, masih menyisakan kegelisahan bagi para calon, terutama yang mendapat nilai tertinggi. Pasalnya dikhawatirkan ada penarikan dari pemerintah desa yang beralasan untuk biaya pelantikan.
Dugaan pencatutan nama Kapolres Bojonegoro, AKBP Wahyu Sri Bintoro dan dugaan mempengaruhi pihak Universitas Negeri Semarang (UNNES) berbuntut panjang. Pasalnya Polres Bojonegoro juga akan memeriksa anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro yang diduga ikut ke Semarang.
Dugaan pencatutan nama Kapolres Bojonegoro, AKBP Wahyu Sri Bintoro terus diselidiki. Termasuk beberapa orang yang mendatangi Universitas Negeri Semarang (Unnes) yang diindikasi mencoba mempengaruhi pihak ketiga untuk meloloskan para calon perangkat desa yang dikehendakinya.
Meskipun pengoreksian menggunakan alat scanner, tidak membuat peserta pengisian perangkat desa serentak bernafas lega. Pasalnya ada beberapa peserta yang mengadu, karena nilainya muncul nol setelah pengoreksian di SMT oleh UNNES dan diumumkan panitia.
Beberapa tim desa pengisian perangkat desa di Kabupaten Bojonegoro diperbolehkan membawa pula Lembar Jawaban Kerja (LJK) yang sudah dikoreksi. Hal itu disepakati dalam pertemuan tim desa di pendopo Malowopati Pemkab Bojonegoro, Sabtu (28/10/2017).
Pasca pertemuan di ruang komisi A DPRD Kabupaten Bojonegoro, Jum'at (27/10/2017), ditindak lanjuti dengan pertemuan panitia tim desa. Seluruhnya dihadirkan di pendopo Malowopati Pemkab Bojonegoro, Sabtu (28/10/2017), terkait Lembar Jawaban Kerja (LJK) yang sudah dikoreksi.