Momentum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur secara serentak juga dimanfaatkan oleh Pj Bupati Bojonegoro untuk menyalurkan hak pilihnya di Kabupaten Bojonegoro. Nantinya Pj Bupati Bojonegoro akan menyalurkan hak pilihnya di TPS 01 Kelurahan Kadipaten.
Dari Total 438 penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II Bojonegoro, ada beberapa yang tidak bisa memilih dalam hajatan pilkada, 27 Juni 2018 besok. Pasalnya, ada beberapa orang yang tidak punya hak pilih.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau Panwaskab Kabupaten Bojonegoro bekerja on fire dalam mengawasi pemilihan kepala daerah (pilkada) 2018.
enjelang Pilkada Bojonegoro maupun Pilgub Jawa Timur, 27 Juni 2018, Rabu besok. KPU Kabupaten Bojonegoro memusnahkan ribuan lembar surat suara yang tidak digunakan di kantor KPU setempat, Selasa (26/6/2018).
Semua warga Negara Indonesia berhak menyalurkan hak pilihnya dalam pesta demokrasi. Tak terkecuali narapidana (napi) sekalipun. Pada Pilkada Bupati Bojonegoro dan Gubernur Jawa Timur, 27 Juni 2018 besok, 421 penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II Bojonegoro siap untuk memilih.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro langsung menindaklanjuti Keppres Nomor 15 Tahun 2018 terkait hari pencoblosan Pilkada Serentak 2018 sebagai libur nasional dengan membuat surat edaran.
Rabu (27/6/2018) besok, adalah pesta demokrasi untuk masyarakat Bojonegoro, karena hak suara yang akan disalurkan di tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) menentukan siapa pemimpin Kota Ledre lima tahun kedepan.
Anggota kepolisian yang bertugas melakukan pengamanan di lokasi pemungutan suara (TPS) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilarang melakukan pendokumentasian dan pencatatan hasil suara.
Menghadapi pemungutan suara pada Pilkada serentak 2018, di Bojonegoro akan diterjunkan 644 anggota Polri yang didukung oleh 4.816 anggota Linmas. Anggota Polri dan Linmas tersebut akan ditempatkan di 2.408 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 430 desa/kelurahan.
Pemerintah telah menetapkan bahwa hari Rabu (27/6/2018) besok sebagai hari libur nasional, hal tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 15 Tahun 2018, tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.