Lampu penerangan di Jalan Bojonegoro-Babat, tepatnya di Desa Margomulyo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro hingga kini belum terpasang kembali. Sebelumnya, lampu tersebut sebenarnya berfungsi dengan baik, namun harus diambil lantaran ada pembangunan drainase.
Pasca ada surat peringatan ke tiga, warga RT.31/RW.06 Desa Sukorejo, Kecamatan Kota Bojonegoro, warga yang menempati lokasi Gang PJKA masih cemas. Namun DPRD Kabupaten Bojonegoro akan mendapingi warga yang direncanakan, Jum'at (29/9/2017) besok.
Khawatir dengan rencana penggusuran warga RT.31/RW.06 Desa Sukorejom, Kecamatan Kota Bojonegoro, warga yang menempati lokasi Gang PJKA tersebut mengadu ke DPRD Kabupaten Bojonegoro, Jumat (22/9/2017).
Munculnya keresahan warga RT.31/RW.01 Desa Sukorejo Kecamatan Kota Bojonegoro yang terancam digusur, dipicu adanya Surat Peringatan (SP) dari Dinas Pekerjaan Umum Sumberdaya Air Provinsi Jawa Timur. Namun warga yang menempati lokasi yang dikenal Gang PJKA itu tidak menerima sosialisasi.
- Puluhan warga yang menempati bangunan di RT.31/RW.06 Desa Sukorejo Kecamatan Kota Bojonegoro, yang dikenal Gang PJKA was-was. Pasalnya warga yang menempati lokasi puluhan tahun di lokasi tersebut akan digusur oleh Dinas Pekerjaan Umum Sumberdaya Air Provinsi Jawa Timur.
Tidak hanya Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) yang mengawasi ketat perusahaan belum daftarkan jaminan sosial. Sampai saat ini BPJS Ketenagakerjaan terus meningkatkan sosialisasi regulasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan agar dapat dipatuhi setiap pemberi kerja atau pengusaha.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro akan mengalokasikan 10 ribu peserta Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), untuk beralih kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Rencana ini sebelumnya sudah direncanakan sejak 2015 lalu namun karena peserta yang hanya sakit saja BPJS menolak.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro sudah menetapkan Perbub Nomor 1 Tahun 2017 tentang desa. Dimana di dalam Perbub tersebut mengatur 5 persen Dana Desa (DD) diperuntukan untuk membayar JKN bagi perangkat desa. Namun, kenyataan sampai saat ini implementasi tersebut belum berjalan baik di lapangan.
Pencapaian kinerja program JKN-KIS untuk BPJS Kesehatan Bojonegoro yang mencangkup Bojonegoro dan Tuban terus mengalami peningkatan. Sampai dengan 30 Juli jumlah peserta BPJS Kesehatan cabang Bojonegoro mencapai 1.380.910. Di dalamnya juga termasuk peserta yang didaftarkan dan diintegrasikan dengan Program JKN-KIS oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, melalui Jamkesda yang masih dalam proses dan Pemerintah Kabupaten Tuban melalui Jamkesda sebanyak 6.050.
Bergulirnya program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) berdampak terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. Program JKN-KIS membuka akses yang lebih besar kepada masyarakat untuk mendapat Jaminan pelayanan kesehatan.