Setelah dipastikan menjadi pj Bupati Bojonegoro, Suprianto dilantik di gedung Grahdi Pemprov Jawa Timur, Selasa (13/3/2018), oleh Gubernur Jawa Timur, Soekarwo. Pak De Karwo memerintahkan untuk segera melakukan koordinasi dengan Forum Pimpinan Kepada Daerah (Forkopimda) di Kota Ledre.
Setelah memimpin Kabupaten Bojonegoro dua periode, masa jabatan Bupati Bojonegoro, Suyoto sudah berakhir, Selasa (13/3/2018). Sehingga posisinya harus diganti Pj Bupati Bojonegoro, Suprianto sampai pelaksanaan Pilkada selesai dan pelantikan Bupati terpilih dilantik nantinya.
Keterlambatan Penyetoran Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak dialami Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro saja, namun juga dialami beberapa Disdik di beberapa kabupaten lain.
Masih belum sepenuhnya Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2017 ke Dinas Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah (DPKAD), nantinya akan berdampak terhadap Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak akan diterima.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Bojonegoro menggelar acara Costumer Gathering dengan beberapa perusahan pemberi kerja dan badan usaha di Kabupaten Bojonegoro, Lamongan dan Tuban.
Banyak sekolah mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP), yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Kabupaten Bojonegoro hingga Februari tahun 2018 ini, belum mengumpulkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2017.
Keterlambatan Pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2017 setiap sekolah, memang diakui oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro. Sebab, LPJ itu dilaksanakan di pertengahan tahun.
Hingga sat ini masih ada ribuan sekolah yang belum melaporkan surat pertanggungjawaban (SPJ) dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Bojonegoro.
Selain pegawai honorer Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketanakerjaan (BPJS-TK) Bojonegoro juga menyasar seluruh perangkat Desa di Kota Ledre. Dari jumlah 419 di 28 Kecamatan, baru ada 20 desa yang sudah tercatat sebagai peserta.
Dalam rangka mencapai Universal Health Couverage (UHC) pada 1 Januari 2019 mendatang, BPJS Kesehatan Cabang Bojonegoro meluncurkan Mobile Customer Service (MCS) ke pelosok-pelosok kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Bojonegoro.