Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Timur menyampaikan tanggapan resmi atas pendapat Gubernur terkait Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan serta Petambak Garam. Juru Bicara Fraksi PKS, Harisandi Savari, mengatakan pihaknya sejalan dengan sebagian besar masukan gubernur, terutama terkait pentingnya partisipasi masyarakat.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Jawa Timur menyampaikan pendapat akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026. Hal ini dipaparkan oleh Juru Bicara Fraksi, Hj. Lilik Hendarwati.
Yudha Permana Putra resmi ditetapkan sebagai salah satu dari delapan struktur Dewan Pimpinan Tingkat Daerah (DPTD) PKS Bojonegoro oleh DPP PKS. Penetapan ini menjadi tonggak baru dalam kepemimpinan partai di Bojonegoro, dengan semangat mendorong peran aktif anak muda dalam politik dan pembangunan daerah.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim)dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Sinergi Pemungutan Pajak Daerah dalam rangka pelaksanaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Opsen Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergabung dengan para partai di Koalisi Indonesia Maju (KIM) Bojonegoro. Bergabungnya PKS ditandai dengan menyerahkan rekomendasi kepada Bacabup Setyo Wahono untuk Pilkada Bojonegoro.
Dinamika perkembangan politik menjelang Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) Kabupaten Bojonegoro yang rencananya akan berlangsung pada November 2024, PKS selama ini merekomendasikan dalam pencalonan Bacabup maupun bacawabup tentu ditujukan kepada kader internal partai, dan dalam proses rekomendasi ini tentu yang dilakukan sesuai dengan mekanisme dan Juklak (Petunjuk Pelaksana) organisasi.
Kaderisasi menjadi sebuah keniscayaan bagi organisasi dalam mempertahankan eksistensinya. Para kader lah yang akan menjalankan dan meneruskan visi dan misi organisasi sehingga mampu meraih apa yang dicita-citakan persyarikatan. Semakin berkualitas kader yang dimiliki, maka akan semakin berkualitas gerak organisasi. Semakin berkualitas gerak atau program organisasi, maka tentu akan mampu meraih hasil yang berkualitas pula. Kalimat bahwa kader hari ini adalah gambaran Muhammadiyah yang akan datang karena kader hari ini yang agan mengantikannya. Oleh karenanya menjadi penting bagi Muhammadiyah untuk terus mencetak dan memiliki kader berkualitas sehingga mampu mewujudkan cita-cita organisasi yang didirikan oleh Mbah Dahlan ini.
Era baru pendidikan Indonesia telah dimulai. Impelemtasi kurikulum merdeka diharapkan mampu mewujudkan sebuah proses pembelajaran yang berpihak pada murid (sesuai dengan bakat, minat dan kebutuhan belajar murid). Selain itu, implementasi kurikulum merdeka juga diharapkan mampu mendorong murid untuk mengeksplor bakat dan minatnya secara maksimal. Secara definitif kurikulum merdeka dapat diartikan sebagai kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. (https://ditpsd.kemdikbud.go.id/hal/kurikulum-merdeka). Implementasi kurikulum merdeka ini juga ditujukan untuk mampu menjamin dan mewujudkan lingkungan belajar menimbulkan rasa aman dan nyaman bagi murid, sehingga konsep merdeka belajar yang diusung oleh pemerintah (baik merdeka bagi siswa saat belajar maupun merdeka bagi guru saat mengajar) benar-benar bisa diwujudkan sehingga rangkaian proses pembelajaran dalam kurikulum merdeka ini nantinya juga mampu mendorong terwujudnya nilai-nilai karakter murid yang disebut dengan profil pelajar Pancasila.
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bojonegoro hari ini menggelar tasyakuran dalam rangka Milad ke-21. Agenda tasyakuran digelar di area Kantor DPD PKS Bojonegoro Jl. Lisman, Kamis (20/4/2022).
Segenap Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bojonegoro, menyatakan sikap tegas untuk menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal ini mencuat lantaran per 3 September 2022 lalu pemerintah pusat secara serentak menaikkan harga BBM yang mana keadaan perekonomian masyarakat belum pulih sepenuhnya.