Pemkab Bojonegoro benar-benar mempersiapkan rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang rencananya digelar tahun 2018 ini. Pemkab mengalokasikan anggaran senilai Rp.22,6 miliar, untuk gaji CPNS baru nantinya.
Salah satu oknum guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di salah satu Sekolah Menengah Pertama (SMP), yang berada di Kecamatan Sumberrejo akan mendapat ganjaran lantaran tindakan indisipliner yang dilakukan, yaitu tidak masuk kerja di sekolah selama kurang lebih 115 hari.
Jabatan tak menjamin suatu rumah tangga itu utuh hingga akhir hayat. Buktinya, kasus perceraian yang dilakukan oleh oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Bojonegoro masih tergolong tinggi.
Perceraian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2017 lalu mencapi 37 perkara. Dengan rincian 13 cerai talak (cerai yang diajukan oleh suami) dan 24 cerai gugat (cerai yang diajukan oleh istri).
Pemerintah Pusat terus menambah target pensertifikatan tanah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN), dengan cara Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2018 mencapai 7 juta sertifikat untuk seluruh wilayah Indonesia.
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bojonegoro melakukan penyuluhan terkait Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Balai Desa/ Kecamatan Bubulan, Senin, (29/1/2018).
Menjelang pelaksanaan tahapan kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bojonegoro, dimungkinkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) ikut terlibat mendukung salah satu calon. Namun pejabat pemerintah tersebut dipastikan dilarang terlibat maupun mengeluarkan kebijakan untuk memihak salah satu calon.
Menjadi pemilih pemula harus selektif dan bertimbangan matang dalam menentukan pilihan. Sehingga untuk menjadi pemilih cerdas, Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama - Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPNU-IPPNU) Kabupaten Bojonegoro belajar banyak hal terkait kepemiluan.
Meski berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), masih saja ada beberapa oknum guru dan karyawan lain yang melanggar Peraturan Perundang-Undangan (PP) no. 53 tahun 2010 terkait tindakan kasus Indisipliner.
Sebelum penetapan pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro 12 Februari 2018 mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro sudah menerima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).