Komisi C DPRD Bojonegoro minta pelaku dugaan penipuan dengan modus loloskan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bojonegoro dinonaktifkan dari status aktifnya sebagai PNS di lingkungan Disdik, Kamis (12/6/2025).
Dugaan pungutan liar (Pungli) senilai Rp380 juta yang dilakukan oknum pegawai negeri sipil (PNS) di RSUD dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro belum jelas. Sampai saat ini dugaan tersebut masih mengambang, dan belum ada tindakan tegas dari pihak manapun.
Satreskrim Polres Bojonegoro mulai mendalami dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum pegawai negeri sipil (PNS) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro, dengan iming-iming meloloskan sebagai CPNS.
Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro buka suara terhadap dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum pegawai dengan iming-iming meloloskan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro menanggapi pemberitaan terkait dugaan penipuan atau pungutan liar (pungli) yang melibatkan salah satu oknum pegawainya, berinisial W. Dalam klarifikasinya, pihak rumah sakit menegaskan bahwa dugaan tindakan tersebut merupakan perbuatan pribadi dan tidak ada kaitannya dengan institusi.
Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro segera melakukan pemanggilan terhadap Direktur RSUD Sosodoro Djatikoesoemo. Pemanggilan ini, untuk mengklarifikasi dugaan pungutan liar (Pungli) terhadap sejumlah tenaga medis magang yang dijanjikan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Salah satu oknum pegawai di lingkungan RSUD Sosodoro Djatikoesoemo Kabupaten Bojonegoro diduga melakukan pungutan liar (pungli). Oknum pegawai berinisial W ini, diduga meminta uang senilai Rp380 juta, dengan iming-iming akan meloloskan korban menjadi PNS.
Sebanyak 3.129 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang lolos seleksi pada tahap pertama tahun anggaran 2024 di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro resmi menerima Surat Keputusan (SK) Pengangkatan.
Pasca libur panjang lebaran Idulfitri 2025, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro bentuk tim inspeksi mendadak (Sidak) untuk mengecek kehadiran para aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemkab Bojonegoro, Selasa (8/4/2025).
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono melarang pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menerima bingkisan pada lebaran Hari Raya Idul Fitri tahun 2025 ini.