Pelaksanaan perekrutan PPK dan PPS yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro menjadi sorotan Panitia Pengawas Kabupaten (Panwaskab) Bojonegoro. Setidaknya Panwaskab di Kota Ledre menemukan tujuh pelanggaran.
Setelah Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) dikukuhkan beberapa waktu lalu. Rencananya perekrutan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) yang ada di desa akan dilakukan awal tahun 2018, saat memasuki tahapan pemilu.
Ketua Pimpinan Pusat (PP) Fatayat NU, Anggia Ermarini yang hadir dalam acara pembekalan duta Pelajar NU Bojonegoro 2017 yang diselenggarakan Pimpinan Cabang (PC) IPNU-IPPNU memberikan motoivasi kepada calon peserta yang hadir.
Pimpinan Cabang (PC) IPNU,IPPNU menggelar pembekalan duta pelajar NU Bojonegoro 2017. Acara ini diselenggarakan di Aula PCNU Bojonegoro yang diikuti perwakilan dari sekolah atau madrasah atas rekomendasi dari PAC-PKPT setempat.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro memastikan tiga orang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) terpilih diganti. Setelah mereka didapati masuk Daftar Calon Tetap (DCT) pemilihan legislatif 2014, sehingga tidak bisa menduduki jabatan tersebut.
Sebanyak 3 pasang pasangan muda-mudi terciduk oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bojonegoro pada Rabu (8/11/2017) siang saat melaksanakan operasi rutin yang menyasar ke tempat Kos.
Setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro mengumumkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) terpilih, pada Selasa (7/11/2017), kini hasil tersebut terpaksa harus dianulir. Pasalnya mereka yang masuk daftar diketahui juga masuk Daftar Calon Tetap (DCT) pemilihan legislatif 2014.
Kementrian Agama (Kemenag) Bojonegoro mengklaim, bahwa pihaknya sampai saat ini belum menerima laporan terkait guru sertifikasi maupun PNS dibawah naungannya menjadi anggota PPK atau PPS di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bojonegoro.
Mundurnya dua pendamping desa di Tenaga Pendamping Profesional Masyarakat Desa (TPPMD) disayangkan Pendamping Ahli (PA) Kabupaten Bojonegoro. Sehingga tenaga pendamping di Kota Ledre itu akan memberikan masukan kepada koordinator Pendamping Wilayah (KPW) Jawa Timur.
Usai pengumuman untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) terpilih, beberapa pendamping desa profesional di Kabupaten Bojonegoro mengundurkan diri. Setidaknya ada dua orang Tenaga Pendamping Profesional Masyarakat Desa (TPPMD) atau pendamping desa yang memilih menjadi PPK dan Panwascam.