AMBM Geruduk DPRD Bojonegoro, Bawa 5 Tuntutan: Geothermal hingga Biaya Hidup
Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bojonegoro Melawan (AMBM) menggeruduk gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, Jumat (13/11/2026).
Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bojonegoro Melawan (AMBM) menggeruduk gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, Jumat (13/11/2026).
Rencana pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) Bojonegoro terus dimatangkan. Setelah studi kelayakan rampung pada 2025, proyek tersebut kini memasuki tahapan persiapan pengadaan dan pembebasan lahan yang ditargetkan terealisasi pada 2027.
Pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) Bojonegoro tidak serta-merta masuk tahap konstruksi setelah seluruh dokumen perencanaan rampung. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menyiapkan tahapan secara bertahap, dengan pengadaan tanah menjadi fokus utama pada 2027.
Rencana pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) Bojonegoro terus dimatangkan. Selain jalan utama sepanjang sekitar 18 kilometer, proyek ini juga akan terintegrasi dengan dua flyover yang menjadi akses penting menuju jalur lingkar tersebut.
Wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro Nurul Azizah murka setelah mengetahui sejumlah pohon yang berada di kawasan proyek rehabilitasi Taman Rajekwesi ditebang oleh kontraktor pelaksana. Ia menilai keberadaan pohon besar semestinya menjadi perhatian dalam pelaksanaan proyek pembangunan.
Pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) Bojonegoro mulai memasuki tahapan persiapan. Sebanyak 16 desa di empat kecamatan telah masuk dalam daftar sementara wilayah yang terdampak proyek strategis tersebut.
Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kabupaten Bojonegoro menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) IX di Dewarna Hotel, Jl. Veteran No. 55, Sukorejo, Bojonegoro, Rabu (29/7/2026). Kegiatan yang diikuti sekitar 122 anggota itu menjadi agenda lima tahunan untuk memilih ketua dan menyusun kepengurusan baru organisasi.
Pemkab Bojonegoro resmi memulai proses revitalisasi Alun-Alun Bojonegoro. Penataan wajah baru kawasan pusat kota ini dipastikan tetap mempertahankan pepohonan rindang yang selama ini menjadi bagian penting dari ruang terbuka hijau (RTH) dan paru-paru kota.
Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait penanganan dampak sosial pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Karangnongko kembali berakhir tanpa menghasilkan kesimpulan. Ketidakhadiran sejumlah pejabat yang memiliki kewenangan mengambil keputusan menjadi sorotan dalam rapat yang digelar di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro, Rabu (22/7/2026).
DPRD Bojonegoro memfasilitasi audiensi terkait dampak sosial pembangunan Bendungan Karangnongko. Pertemuan yang menghadirkan Tim Terpadu, Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), Perhutani, pemerintah desa, Kelompok Tani Hutan (KTH), serta masyarakat terdampak itu membahas mekanisme santunan bagi warga yang terdampak proyek strategis nasional (PSN) tersebut, Kamis (11/6/2026).