Guru Honorer K-2 Bojonegoro yang tergabung dalam Forum Komunikasi GTT/PTT K-2 Dinas Pendidikan Bojonegoro, bakal menggelar aksi damai dan audiensi demi memperjuangkan nasib K2 ke tingkat pusat melalui pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Kamis (27/9/2018) besok.
Hasil rapat pleno KPU Bojonegoro kemarin menetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan untuk Pemilu 2019 sebanyak 1.038.986 pemilih, terdiri 516.011 pemilih laki-laki dan 522.975 pemilih perempuan. Jumlah itu tersebar di 4.571 TPS.
Anggaran honorium yang diperuntukan Guru Tidak Tetap (GTT) maupun Pegawai Tidak Tetap (PTT) K-2 dan Non K-2 di bawah naungan Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro, sebesar 23 milyar lebih belum seluruhnya diterima oleh GTT maupun PTT.
Meskipun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu 2019 kedalam berita acara tanggal 15 Agustus 2018. Namun Badan Pengawas Pemilu Kabupaten (Bawaslukab) Bojonegoro tetap mencermati DPT tersebut.
Keberadaan tunjangan di lingkup Kementerian Agama (Kemenag) Bojonegoro, terutama untuk Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) ternyata masih disiapkan payung hukumnya. Terutama oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Bojonegoro.
Sempat ramai terkait kabar di lingkup Kementerian Agama (Kemenag) Bojonegoro mengenai tunjangan untuk Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sudah tidak ada, ternyata sejauh ini proses di tingkat kabupaten untuk mencarikan solusi konkrit masih berlangsung.
BPJS Ketenagakerjaan (BPJS-Tk) Cabang Bojonegoro, Jawa Timur (Jatim) terus mendorong para kepala daerah untuk melindungi pegawainya dengan jaminan sosial.
Selain pembuatan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang diatur Komisi Pemilihan Umum (KPU), disepakati pula antara KPU Kabupaten Bojonegoro dan pasangan calon (Paslon) terkait batasan dana kampanye sekitar Rp26 miliar.
Proses pencetakan surat suara yang akan digunakan Pilkada Kabupaten Bojonegoro 27 Juni 2018, masih menunggu kepastian foto pasangan calon (Paslon). Pasalnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro belum menerima kepastian foto yang akan digunakan.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro, menemukan belasan ribu data warga yang memiliki hak pilih tapi tak memenuhi persyaratan. Tak tanggung-tanggung jumlahnya mencapai 13.000 orang