Rencana pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) Bojonegoro terus dimatangkan. Setelah studi kelayakan rampung pada 2025, proyek tersebut kini memasuki tahapan persiapan pengadaan dan pembebasan lahan yang ditargetkan terealisasi pada 2027.
Pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) Bojonegoro tidak serta-merta masuk tahap konstruksi setelah seluruh dokumen perencanaan rampung. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menyiapkan tahapan secara bertahap, dengan pengadaan tanah menjadi fokus utama pada 2027.
Rencana pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) Bojonegoro terus dimatangkan. Selain jalan utama sepanjang sekitar 18 kilometer, proyek ini juga akan terintegrasi dengan dua flyover yang menjadi akses penting menuju jalur lingkar tersebut.
Pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) Bojonegoro mulai memasuki tahapan persiapan. Sebanyak 16 desa di empat kecamatan telah masuk dalam daftar sementara wilayah yang terdampak proyek strategis tersebut.
Menjelang momen lebaran Idulfitri tahun 2026, puluhan baut di kontruksi Jembatan Terusan Bojonegoro-Blora (TBB) hilang. Hilangnya puluhan baut ini, diduga karena dicuri oleh oknum yang tak bertanggungjawab.
Menandai tepat satu tahun masa kepemimpinan Bupati Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melakukan langkah strategis berupa penataan organisasi melalui mutasi dan pelantikan pejabat.
Suasana Balai Desa Miyono, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro, mendadak tegang. Puluhan warga Dusun Rejoso mendatangi kantor desa menuntut kejelasan pembangunan jalan di wilayah mereka yang hingga kini belum juga terealisasi, Selasa (21/10/2025).
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengingatkan pentingnya menjaga dan menata Ruang Milik Jalan (RuMiJa) dalam setiap upaya peningkatan infrastruktur, baik pembangunan baru maupun peningkatan status jalan dari desa ke kabupaten. RuMiJa yang terganggu atau disalahgunakan bisa menghambat pelaksanaan program jalan.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang saat ini tengah memverifikasi sekitar 130 proposal dari desa-desa yang mengajukan peningkatan status jalan dari jalan desa menjadi jalan kabupaten.
Dinas PU Cipta Karya mempunyai program unggulan di tahun 2019, dengan anggaran besar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).