Pelaksanaan pengisian perangkat desa di Kabupaten Bojonegoro tidak menutup kemungkinan terjadi pelanggaran dalam penerapannya. Sehingga untuk meminimalisir kecurangan dan pelanggaran, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) 'Kinasih' membuka pos pengaduan terkait rekrutmen perangkat desa serentak tersebut.
Bojonegoro FC pada Putaran Kedua Liga 3 Kapal Api di Group C Zona Jatim, akan banyak melakoni pertandingan di luar kandang. Meski begitu, hal itu tidak menyiutkan semangat tempur para pemain untuk tetap optimis mencuri poin.
Lembaga Seniman Budaya Muslimin Indonesia (Lesbumi) Bojonegoro, akan kembali menggelar Sastra Plataran, yang bertepat di depan Gedung Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Bojonegoro, Sabtu (5/8/2017) nanti malam.
Kepolisian Resor Bojonegoro rapat koordinasi kesiapan penanggulangan bencana kebakaran hutan, dan lahan dengan instansi terkait. Di antara undangan yang hadir yakni perwakilan Adm KPH Bojonegoro, Parengan, Padangan, Cepu, Dinas Damkar dan BPBD.
Hingga siang tadi, Jumat (4/8/2017), kebakaran di hutan sekitar jalan Poros Utama Kecamatan (PUK) Dender-Bubulan masih terjadi.
Pemohon ligalisir data diri kependudukan seperti akte, ktp, dan KK untuk syarat pencalonan perangkat desa terus membludak di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disducapil). Meski belum jam buka, antrean pemohon sudah berjubel.
Pasokan garam di sejumlah pasar tradisional masih langka. Selain itu harga meningkat drastis sampai 100% hal ini sangat dikeluhkan sejumlah pedagang dan konsumen, bahkan banyak yang heran dengan kelangkaan ini.
Banyak cara dilakukan untuk menyemarakkan Hari Ulang Tahun (HUT) kemerdekaan RI ke-72, seperti yang dilakukan Kang Prabu. Pasalnya warga Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro itu mengadakan lomba selfy yang diadakan di 'Prabu Asmara'.
Puluhan penjual bendera dan umbul-umbul musiman yang menyerbu daerah Kota Bojonegoro sudah mulai bermunculan sejak bulan Juli lalu. Sejumlah pedagang dari luar kota itu mulai bermunculan di sejumlah trotoar yang ada di kota ledre.
Keberadaan Tim Kabupaten dipastikan tidak bisa intervensi dalam proses pengisian perangkat desa serentak. Pasalnya tim yang beranggotakan eksekutif dan legislatif tersebut hanya memfasilitasi proses tersebut.