Berbicara soal bagaimana media lokal bukan cuma soal reach, karena tantangan terbesar bagi media saat ini adalah bagaimana mengubah audiens yang singgah menjadi komunitas yang loyal, membangun kepercayaan (trust), dan pada akhirnya, menciptakan model bisnis yang berkelanjutan (sustainability).
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi ancaman di Kabupaten Bojonegoro. Sejak awal tahun hingga bulan September 2026, tercatat sebanyak 51 kejadian kebakaran hutan di wilayah setempat.
Lapangan Makodim 0813 Bojonegoro menjadi tempat pelaksanaan upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI), Senin (5/10/2026). Upacara berlangsung khidmat dengan mengusung tema “TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”.
Selembar kain batik menyimpan lebih dari sekadar motif dan warna. Di balik setiap goresan canting, ada keterampilan, kreativitas, dan harapan untuk membangun kehidupan yang lebih mandiri. Semangat itulah yang terus dijaga Pertamina melalui pembinaan UMKM yang bergerak pada usaha kerajinan batik, termasuk dengan membuka ruang bagi penyandang disabilitas untuk berkarya dan mengembangkan potensi.
Kecelakaan lalu lintas maut terjadi di Jalan Raya Bojonegoro-Babat, tepatnya di Desa Balenrejo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, Sabtu (3/10/2026) sekitar pukul 14.00 WIB.
Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) Dekananto Eko Purwono dipercaya mengemban jabatan baru sebagai Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur (Kapolda Jatim). Ia menggantikan Irjen Pol Nanang Avianto.
Sehari melepas jabatan sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Republik Indonesia, Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc, langsung dilantik dan menduduki jabatan spesial, yakni Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
16 Pendonor Darah Sukarela (PDS) asal Kabupaten Bojonegoro menerima penghargaan atas dedikasi mereka telah mendonorkan darah sebanyak 75 kali. Penghargaan diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur dalam kegiatan penganugerahan yang dipusatkan di Gedung Grahadi, Surabaya, kemarin.
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor: 700/2003/412.100/2026 tentang Pencegahan Pungutan Liar, Gratifikasi, dan Korupsi di Sektor Pelayanan Publik. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh penyelenggara layanan masyarakat bekerja secara transparan, akuntabel, dan bebas dari segala bentuk praktik koruptif.
Salah satu model transaksi yang banyak terjadi di masyarakat adalah akad gadai (rahn). Praktiknya, seseorang yang membutuhkan uang menyerahkan harta atau aset tertentu sebagai jaminan (watsiqah) kepada pihak yang memberikan pinjaman (hutang).