Tunjangan Perumahan DPRD Bojonegoro Dilaporkan ke Kejari, Potensi Selisih Rp47,33 Miliar
Dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam penetapan dan pembayaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro periode 2019–2026 dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro. Laporan tersebut disampaikan Sumadi, Direktur Rumah Hukum dan Aspirasi Publik LBH Parade Keadilan Indonesia, melalui pengaduan bernomor 100/LBHPKI/VIII/2026 pada Rabu (26/8/2026).