Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Jawa Timur menyampaikan pendapat akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026. Hal ini dipaparkan oleh Juru Bicara Fraksi, Hj. Lilik Hendarwati.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Perda) APBD Jawa Timur Tahun 2026 setelah melalui pembahasan panjang bersama Banggar dan komisi-komisi. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Juru Bicara Fraksi, Y. Ristu Nugroho, pasca bahasan mendalam bersma Banggar dan Anggota Komisi DPRD lainnya.
Fraksi PKB DPRD Jawa Timur menyampaikan keprihatinan terhadap melemahnya postur pendapatan dalam Rancangan APBD Jatim 2026, yang menunjukkan penurunan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Juru Bicara Fraksi PKB Ibnu Alfandy Yusuf mengungkapkan bahwa total pendapatan daerah turun Rp2,8 triliun.
Hari gini masih kebingungan jika ingin membeli camilan? Walupun dari Kabupaten Bojonegoro, juga bisa menikmati produk lokal berkualitas dari kabupaten lain. Caranya? Ya, bisa Cash on Delivery (bayar di tempat saat barang tiba). Salah satunya ketika ingin menikmati camilan khas Banyuwangi, Rengginang Iskaya. Cukup mainkan ponsel, cari keranjang kuning, tinggal nunggu datang deh.
Kadang cuma butuh satu hal buat ngebenerin hari yang berantakan: kriuk pertama dari Rengginang Iskaya. Dibuat dari beras ketan pilihan, digoreng sampai mekar sempurna, dan gurihnya, auto bikin diem sejam. Itulah gambaran bagaimana Rengginang khas Banyuwangi ketika masuk ke mulut. Nagih dan ingin lagi.
Persibo Bojonegoro resmi tergabung di Grup C Liga 3 Nusantara musim 2025/2026. Berdasarkan hasil pembagian grup yang diumumkan oleh PSSI, tim berjuluk Laskar Angling Dharma akan bersaing dengan sejumlah klub.
Kampanye gotong royong dan kebersamaan warga Bojonegoro menorehkan prestasi membanggakan. Dalam ajang Lomba Siskamling Terpadu Merah Putih Jogo Jawa Timur 2025, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono bersama Lurah Kepatihan, Putri Negari, berhasil meraih penghargaan tersebut.
Pernikahan dini mengacu pada pernikahan formal atau informal antara seorang anak di bawah usia 18 tahun. Menurut Undang-Undang tentang Perkawinan Tahun 2019, batas usia laki-laki dan perempuan untuk menikah adalah 19 tahun, jika melakukan pernikahan dibawah usia ini maka dikatakan sebagai pernikahan dini.
Suasana hangat masih terasa saat Warsito resmi dikukuhkan sebagai Ketua Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) Kabupaten Bojonegoro. Namun di balik seremoni pengukuhan itu, Warsito langsung mengangkat isu serius yang selama ini menjadi perhatian, yakni tingginya angka permohonan dispensasi kawin (Diska) di wilayah Bojonegoro.
Tingginya angka permohonan dispensasi kawin (Diska) di Kabupaten Bojonegoro, menimbulkan pertanyaan dengan status Kabupaten Layak Anak (KLA). Aliansi Perlindungan Perempuan dan Anak (APPA) Bojonegoro menyebut, KLA hanya sebatas formalitas dan perlu adanya evaluasi.