Polres Bojonegoro mengumpulkan 29 pimpinan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di wilayah setempat. Hal itu, bertujuan untuk memperkuat pengawasan distribusi dan memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) bagi masyarakat tetap terjaga.
Antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Bali mulai berkurang pada hari kedua penerapan aturan ganjil-genap untuk pengisian bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite bagi kendaraan roda dua dan roda empat. Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus terus memantau kondisi di lapangan sekaligus memastikan ketersediaan stok BBM bagi masyarakat.
Pertamina Patra Niaga terus memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi dengan mengoptimalkan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) di seluruh Indonesia. Upaya ini dilakukan untuk menjaga kelancaran distribusi, terutama di sejumlah wilayah yang mengalami peningkatan permintaan.
PT Pertamina Patra Niaga menegaskan komitmennya menjaga distribusi BBM bersubsidi agar tetap tepat sasaran. Komitmen itu diwujudkan melalui langkah penertiban terhadap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang dinilai tidak menjalankan ketentuan dengan baik, termasuk salah satu SPBU di Kabupaten Jember yang kini tengah dalam proses penanganan terkait dugaan penyimpangan penyaluran Biosolar.
Sebagai badan usaha atau operator yang ditugaskan untuk menyalurkan BBM bersubsidi, Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) terus memastikan ketersediaan stok Pertalite dan Solar, serta proses distribusinya ke SPBU berjalan dengan maksimal di tengah meningkatnya konsumsi masyarakat.
Pemerintah melakukan pengalihan sebagian subsidi BBM menjadi Bantuan Langsung tunai (BLT) kepada masyarakat yang kurang mampu untuk memastikan agar penggunaan subsidi tepat sasaran, sehingga harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang selama ini disubsidi mengalami penyesuaian. Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati memastikan ketersediaan (stok) BBM Subsidi di seluruh SPBU dalam posisi aman pasca penyesuaian harga oleh pemerintah.