Jalan Nasional Bojonegoro–Babat turut Kecamatan Baureno menjadi sorotan beberapa pekan akhir ini. Kondisi jalan yang dipenuhi lubang, tambalan, dan permukaan bergelombang disebut kerap memicu kecelakaan lalu lintas, terutama saat musim penghujan.
Menjelang Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terus mengintensifkan langkah stabilisasi harga bahan pokok. Salah satu upaya konkret tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Pasar Murah yang digelar di halaman Kantor Kelurahan Klangon, Kecamatan Bojonegoro Kota, Kabupaten Bojonegoro, Rabu (28/1/2026).
Gubernur Jawa Timur Hj. Khofifah Indar Parawansa menandatangani piagam peresmian sarana dan prasarana SMAN 2 Taruna Pamong Praja Jawa Timur di Bojonegoro, Rabu (28/1/2026).
Direncanakan puncak Harlah 1 Abad NU yang digelar PWNU Jawa Timur dan dirangkai Mujahadah Kubro digelar di Stadion Gajayana Malang 7-8 Februari 2026.
Rapat koordinasi menjelang puncak peringatan Hari Lahir (Harlah) 1 Abad Nahdlatul Ulama (NU) Kalender Masehi 2026, digelar oleh PCNU Bojonegoro, Selasa (27/1/2026) siang.
Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Puspenma), Sekretariat Jenderal Kemenag berkolaborasi dengan Australia Awards Indonesia dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan RI, membuka pendaftaran Beasiswa S2 Double Degree [Split-Site Master Program Cohort-10].
Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Bojonegoro–Babat, tepatnya di wilayah Desa Sraturejo, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro. Insiden tersebut melibatkan sepeda motor Honda PCX dengan sebuah truk Mitsubishi, Jumat (23/1/2026).
Biasanya di desa-desa sering terjadi orang yang mempunyai hajat seperti pernikahan, kondangan, ritual keagamaan dan lain sebagainya. Dalam rangka itu, mereka memasang tenda atau terop di jalan umum dan menutup akses jalan, bahkan terkadang sekalian panggungnya.
Layanan Angkutan Pelajar (Apel) gratis di Kabupaten Bojonegoro sempat terhenti pada awal tahun 2026. Program yang telah berjalan sejak Maret 2025 itu berhenti sementara lantaran terkendala proses administrasi yang belum rampung.
Presiden Prabowo Subianto mengmbil langkah tegas dengan mencabut izin perusahaan yang melanggar ketentuan terkait Kawasan Hutan Nasional. Total ada 28 perusahaan yang mendapat sanksi.