Dinas Pertanian (Disperta) Kabupaten Bojonegoro berupaya mencukupi permintaan 10.400 ton tembakau. Setelah adanya 9 perusahaan yang meminta tambakau di Kota Ledre, yang mulai digunakan akhir Agustus ini.
Kebutuhan permodalan yang sekarang ini bisa didapatkan melalui pegadaian, dengan memberikan jaminan emas atau logam mulia, dan bisa juga dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) untuk digadaikan.
Warga Desa Lengkong, Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, Senin (30/4/2018) sore dikejutkan dengan dapur pengorengan krupuk milik Nyari (42), terbakar. Saat api menjalar ke dinding dapur, aktivitas penggorengan krupuk sudah selesai dilakukan.
Asosiasi Manajemen Indonesia (AMA) Chapter Surabaya, menggelar seminar Growth Hacking Strategy, Kamis (12/4/2018) malam.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Bojonegoro akan mengevaluasi peraturan Peraturan Daerah (Perda) nomor 23 tahun 2011 tentang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dalam Pelaksanaan Eksplorasi Dan Eksploitasi Serta Pengolahan Minyak Dan Gas Bumi Di Kabupaten Bojonegoro.
Hari pertama pelatihan kerajinan tangan diawali dengan pembuatan anyaman dari bungkus plastik. Pelatihan ini bertempat di Galeri Pamer Bojonegoro di Jalan Patimura, yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi yang bekerjasama dengan UMKM Bojonegoro, Selasa (13/2/2018) yang diikuti peserta dari berbagai daerah di Kota Bojonegoro.
Bupati Bojonegoro, Suyoto Selasa (13/02), meresmikan Pusat dan Pengembangan Akselerasi Bisnis (PPAB) Kabupaten Bojonegoro di Gedung Pamer UMKM Bojonegoro. Peresmian dilakukan ditandai dengan pembukaan tirai papan nama PPAB.
Setelah sebelumnya Peraturan Daerah (Perda) terkait Kepariwisataan belum ada Peraturan Bupati (Perbup)nya, Perbup tentang Perdesaan yaitu 'Hak Asal-Usul dan Hak Kewenangan Lokal Berskala Desa' juga belum dikeluarkan.
Hingga saat ini, seluruh tempat karaoke di Kabupaten Bojonegoro belum mempunyai izin. Hal tersebut, dibenarkan oleh Kepala Bidang Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Bojonegoro, Mujiono.
idak adanya Peraturan Bupati (Perbup) terkait pendirian usaha bidang pariwisata di Bojonegoro, dipertanyakan. Sebab, Kabupaten Bojonegoro kehilangan banyak Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena seharusnya pajak pendirian usaha tersebut masuk ke kabupaten.