20:00 . Hari Kartini, Polwan Polres Bagi Masker dan Imbauan Larangan Mudik   |   19:00 . Harga Cabai Terpantau Stabil di Pasaran   |   18:00 . Disdik Ajak Seluruh Satuan Pendidikan Mengembangkan E-Library   |   17:00 . Pengurus AMSI┬áJatim Periode 2020-2023 Dilantik   |   16:00 . Satgas Covid-19 Minta Pemda Segera Tindaklanjuti Inmendagri Terbaru   |   15:00 . Berbekal KIS BPJS Kesehatan, Melahirkan Jadi Mudah   |   14:00 . Peringati Hari Kartini, Bupati Hingga OPD Wanita Tampil Cantik Berkebaya dan Bermasker   |   13:00 . Pemprov Jatim Beri Diskon Pengurangan Pokok PKB Hingga Undian Berhadiah   |   12:00 . Bupati Ajak Perempuan Berkontribusi Dalam Pembangunan Negeri   |   11:00 . Pemda Harus Optimalkan Peran Posko Agar Kualitas Penanganan Semakin Meningkat   |   10:00 . Berbagai Kebijakan Terkait Ramadan dan Idul Fitri Tahun ini Demi Mencapai Hasil Signifikan   |   09:00 . 6 Situs Film Online Gratis, Gantinya IndoXXI, Rebahin Hingga Lk21   |   08:00 . 40 Kata-Kata Selamat Hari Kartini Buat Status WA dan IG   |   07:00 . Cara Menghilangkan Jerawat Batu, Ini 4 Langkah yang Bisa Dicoba   |   21:00 . Jumlah Penerima BPNT Turun, Minggu Ini Dicairkan   |  
Wed, 21 April 2021
Jl. KS Tubun, Gang Srinayan No. 3 Kel. Mojokampung Kota Bojonegoro, Email: blokbojonegoro@gmail.com

Pemkab Dinilai Lamban Terbitkan Perbub Pendirian Usaha Bidang Wisata

blokbojonegoro.com | Monday, 05 February 2018 22:00

Pemkab Dinilai Lamban Terbitkan Perbub Pendirian Usaha Bidang Wisata

Reporter : Muhammad Qomarudin

blokBojonegoro.com - Tidak adanya Peraturan Bupati (Perbup) terkait pendirian usaha bidang pariwisata di Bojonegoro dipertanyakan. Sebab, Kabupaten Bojonegoro kehilangan banyak Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena seharusnya pajak pendirian usaha tersebut masuk ke kabupaten.

Komisi A DPRD Bojonegoro menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro sangat lamban dalam membuat Perbup terkait pendirian usaha bidang pariwisata di Bojonegoro. Pasalnya, setelah dua tahun dibentuk Peraturan Daerah (Perda) terkait pendirian usaha di bidang pariwisata hingga sampai saat ini belum ada produk turunannya, yaitu Perbub.
 
"Perda terkait pendirian usaha di Bojonegoro kan sudah disahkan pada Februari 2016 kemarin dan sekarang sudah bulan Februari 2018. Otomatis, sudah berjalan dua tahun tanpa adanya Peraturan Bupati," terang Wakil Komisi A DPRD Bojonegoro, Anam Warsito.
 
Sehingga, Anam Warsito sangat menyayangkan sekali keterlambatan pembuatan Perbup itu. Selain itu, dirinya juga sangat kaget karena awalnya mengasumsikan ketika Perda sudah dibuat, Perbup juga sudah siap.
 
"Saya juga kaget kalau Perbupnya tidak ada. Pasalnya, pembuatan Perbup adalah hak dari internal Pemerintahan tanpa ada campur tangan dari DPRD," lanjut pria asal Desa Wotan, Kecamatan Sumberejo ini.
 
Ke depannya, Komisi A akan berencana mengundang Dinas Budaya dan Pariwisata (Disbudpar), Dinas Perizinan dan Satpol Kabupaten Bojonegoro untuk membahas masalah ini. Karena, seharusnya yang mengirim nota dinas tentang Raperbup adalah bagian dari Disbudpar Bojonegoro.
 
"Ini harus segera dibuat, sehingga bagi investor yang ingin berusaha di Bojonegoro tidak kebingungan. Dan juga, para pengusaha membutuhkan suatu kepastian," pungkas Anam Warsito.[din/lis]

Tag : komisi, pemkab


* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini

Logo WA Logo Telp Logo Blokbeli

Loading...

PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Gunakanlah bahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.

Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.




blokBojonegoro TV

Redaksi

Suara Pembaca & Citizen Jurnalism

Lowongan Kerja & Iklan Hemat