08:00 . Ayo Wisata dengan Tetap Patuh Prokes   |   07:00 . 6 Hal yang Perlu Diketahui Sebelum Mengencani Pria yang Lebih Muda   |   06:00 . Melirik Potensi dan Inovasi Desa Pilanggede   |   00:00 . Sambut Maulid Nabi, Polres Gelar Santunan dan Ajak Anak Bermasker   |   23:00 . Ada yang Berbeda, Apel Kebangsaan Sumpah Pemuda di Atas Angin   |   22:00 . Mengenal Lebih Dekat Kampus Unugiri   |   21:00 . Damkar Evakuasi Sarang Tawon di Desa Suwaloh   |   20:00 . Pemkab Ajak Perguruan Tingi Kesehatan Ikut Membangun Bojonegoro   |   19:00 . Patuhi Prokes Ketat, STIKes Rajekwesi Bojonegoro Gelar Wisuda   |   18:30 . Jangan Lupa saat Ingin Berwisata   |   18:00 . Hari Sumpah Pemuda Berbagi Masker   |   17:00 . Mahasiswa Ners STIKes ICSsada Bojonegoro Launching Posyandu Remaja   |   16:00 . BPBD Rutin Lakukan Penyemprotan Disinfektan   |   15:00 . Penyesuaian Tatanan Baru, Jam Kunjung Perpusda Dikurangi   |   13:00 . Pedagang Sayur di Pasar, Patuh Protokol Kesehatan   |  
Thu, 29 October 2020
Jl. KS Tubun, Gang Srinayan No. 3 Kel. Mojokampung Kota Bojonegoro, Email: blokbojonegoro@gmail.com

Monday, 05 February 2018 22:00

Pemkab Dinilai Lamban Terbitkan Perbub Pendirian Usaha Bidang Wisata

Pemkab Dinilai Lamban Terbitkan Perbub Pendirian Usaha Bidang Wisata

Reporter : Muhammad Qomarudin

blokBojonegoro.com - Tidak adanya Peraturan Bupati (Perbup) terkait pendirian usaha bidang pariwisata di Bojonegoro dipertanyakan. Sebab, Kabupaten Bojonegoro kehilangan banyak Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena seharusnya pajak pendirian usaha tersebut masuk ke kabupaten.

Komisi A DPRD Bojonegoro menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro sangat lamban dalam membuat Perbup terkait pendirian usaha bidang pariwisata di Bojonegoro. Pasalnya, setelah dua tahun dibentuk Peraturan Daerah (Perda) terkait pendirian usaha di bidang pariwisata hingga sampai saat ini belum ada produk turunannya, yaitu Perbub.
 
"Perda terkait pendirian usaha di Bojonegoro kan sudah disahkan pada Februari 2016 kemarin dan sekarang sudah bulan Februari 2018. Otomatis, sudah berjalan dua tahun tanpa adanya Peraturan Bupati," terang Wakil Komisi A DPRD Bojonegoro, Anam Warsito.
 
Sehingga, Anam Warsito sangat menyayangkan sekali keterlambatan pembuatan Perbup itu. Selain itu, dirinya juga sangat kaget karena awalnya mengasumsikan ketika Perda sudah dibuat, Perbup juga sudah siap.
 
"Saya juga kaget kalau Perbupnya tidak ada. Pasalnya, pembuatan Perbup adalah hak dari internal Pemerintahan tanpa ada campur tangan dari DPRD," lanjut pria asal Desa Wotan, Kecamatan Sumberejo ini.
 
Ke depannya, Komisi A akan berencana mengundang Dinas Budaya dan Pariwisata (Disbudpar), Dinas Perizinan dan Satpol Kabupaten Bojonegoro untuk membahas masalah ini. Karena, seharusnya yang mengirim nota dinas tentang Raperbup adalah bagian dari Disbudpar Bojonegoro.
 
"Ini harus segera dibuat, sehingga bagi investor yang ingin berusaha di Bojonegoro tidak kebingungan. Dan juga, para pengusaha membutuhkan suatu kepastian," pungkas Anam Warsito.[din/lis]

Tag : komisi, pemkab


* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini

Logo WA Logo Telp Logo Blokbeli

Loading...

PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Gunakanlah bahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.

Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.




blokBojonegoro TV

Redaksi

  • Thursday, 22 October 2020 16:00

    Sah, Anang blokTuban Lepas Lajang

    Sah, Anang blokTuban Lepas Lajang M. Anang Febri Efendi reporter blokTuban.com resmi melepas lajang. Ikrar janji suci diucapkan Anang di akad nikah pukul 09.00 WIB hari Senin (19/10/2020) di kediaman mempelai wanita. Resespsi kedua, dilaksanakan...

    read more

Suara Pembaca & Citizen Jurnalism

Lowongan Kerja & Iklan Hemat