19:00 . Jokowi-Amin Menang 67 Persen di Bojonegoro   |   18:00 . Meski Surat Suara Tertukar, KPU Mengklaim Tidak Ada PSU   |   17:00 . Evakuasi Korban, Jalan Raya Macet Cukup Panjang   |   16:00 . Avanza Vs Truk di Margomulyo, 2 Mobil Ringsek   |   15:00 . Triwulan Pertama, Ada 850 Klaim Asuransi ke Jasa Raharja   |   14:00 . SMPN 1 Kapas Kembali Rebut Juara Pencak Silat O2SN   |   12:00 . Saat Pemungutan Suara, Tiga TPS Surat Suaranya Tertukar   |   09:00 . Panitia Gandeng Mahasiswa dan Komunitas, Ini Alasannya?   |   08:00 . Rayakan Hari Jadi, AMSI Gelar Kontes Jurnalistik dan Seminar Anti Hoax   |   07:00 . Kurang Percaya Diri dalam Memimpin? Pastikan Anda Menerapkan 5 Hal Ini   |   22:00 . Akses Menuju 5 TPS di Bojonegoro Putus Akibat Banjir Bandang   |   21:30 . [Cek Fakta] Nenek Bawa Surat Undangan Kenduri ke TPS di Bojonegoro   |   20:00 . Libur Nasional, Pengunjung WWG Meningkat   |   19:00 . Pelaku Serangan Fajar Ditangkap   |   18:30 . Unik.....! TPS Ini Bernuansa Piala Dunia   |  
Thu, 18 April 2019
Jl. KS Tubun, Gang Srinayan No. 3 Kel. Mojokampung Kota Bojonegoro, Email: blokbojonegoro@gmail.com

Thursday, 14 February 2019 12:00

Cukup Melapor ke Direktorat Jederal Pajak untuk Dikukuhkan Jadi PKP

Cukup Melapor ke Direktorat Jederal Pajak untuk Dikukuhkan Jadi PKP

Reporter: Wahyudi

blokBojonegoro.com - Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang pada pokoknya menyatakan untuk mengharuskan Wajib Pajak yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPn), untuk melaporkan usahanya pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Kabag Hukum Pemkab Bojonegoro, Faisol Ahmadi menjelaskan, selanjutnya pada ayat (3) ketentuan dimaksud menyatakan, bagi Wajib Pajak yang mempunyai tempat usaha tersebar di beberapa tempat atau cabang, wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha Wajib Pajak dilakukan.

Hal tersebut mengandung maksud bahwa kewajiban mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Cabang adalah bagi wajib pajak yang mempunyai tempat usaha tersebar atau tidak berada pada 1 (satu) tempat atau daerah saja.

"Sedangkan wajib pajak yang tidak memiliki cabang di tempat berbeda maka kewajibannya adalah melaporkan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada kantor Direktorat Jenderal Pajak setempat," jelasnya kepada blokBojonegoro.com, Kamis (14/2/2019).

Bisa dibayangkan ketika Dinas Kesehatan atau RSUD melakukan Pengadaan Obat yang spesifik dengan rekanan Kimia Farma atau sekelasnya, apakah ada kantor cabang pabrik Farmasi sekelas Kimia Farma di Bojonegoro? atau apakah berkenan mereka mengurus NPWP lokal? terus atas nama siapa dan sebagainya.

Belum lagi ketika akan menyusun Raperda yang membutuhkan Naskah Akademis dari Perguruan Tinggi, misalnya dengan Universitas Gajah Mada atau Universitas Airlangga, apakah mereka juga harus bikin NPWP lokal? bisa dicek di SKPD yang pernah kerjasama dengan Universitas luar Bojonegoro dalam rangka menyusun Naskah Akademis.

Oleh karena itu, apabila terdapat adanya pemenang tender atau rekanan dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa tidak berasal dari daerah dan tidak memiliki Kantor Cabang di daerah yang bersangkutan, maka tidak ada kewajiban untuk membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Cabang/Lokasi.

Melainkan, cukup melaporkan kepada Kantor Direktorat Jederal Pajak setempat untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak dalam ketertiban memenuhi Pajak Pertambahan Nilai (PPn).

"Kalau dipaksanakan punya NPWP lokal, ya..  bisa dicek saja di petugas Pengadaan atau ULP, apakah para pemenang tender dari luar Bojonegoro pakai syarat NPWP lokal," imbuhnya. [yud/rom]

Tag : tender, lelang, proyek, pengadaan proyek

Loading...

PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Gunakanlah bahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.

Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.




blokBojonegoro TV

Redaksi

Suara Pembaca & Citizen Jurnalism

  • Wednesday, 27 March 2019 21:00

    Petani di Balen Mulai Panen Kelengkeng

    Petani di Balen Mulai Panen Kelengkeng Seorang petani di Desa Kedungdowo, Kecamatan Balen, Abdul Mukarom merasa senang karena pohon Lengkeng yang ia tanam dua tahun yang lalu sekarang ini buahnya sudah bisa dinikmati. Setelah empat pohon...

    read more

Lowongan Kerja & Iklan Hemat

  • Tuesday, 16 April 2019 09:00

    Hilang STNK NoPol S-3761-DJ

    Hilang STNK NoPol S-3761-DJ Telah hilang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK): No.Pol: S-3761-DJ Merk/Type: HONDA Warna: Hitam Tahaun pembuatan: 2012 Nomor Rangka: MH1JB8110CK809201 Nomor Mesin: JB81E1806215 Atas Nama: DASINAH Alamat: Dusun Kawis RT.01/RW.02 Desa Geger Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur....

    read more