Wednesday, 10 April 2019 12:00

Tingkatkan IPM Jatim, Pemprov akan Intervensi 3 Hal Besar

Reporter: Parto Sasmito

blokBojonegoro.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) akan melakukan intervensi 3 hal besar yang menjadi kerangka pikir pembangunan periode 2019–2024, guna meningkatkan PDRB dan IPM Masyarakat Jawa timur, demikian yang disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada acara Musrenbang Provinsi Jawa Timur, Selasa (9/4/2019) di Ballroom lantai 4 mall Grand City, Surabaya.

Lebih lanjut Khofifah mengatakan 3 intervensi besar itu guna menjawab permaslahan-permasalahan di Jawa Timur dan mengantispiasi kesenjangan dimasa yang akan datang, seperti ketimpangan kemiskinan antara di perkotaan dan pedesaan, Indeks Pebangunan Manusia (IPM) yang masih rendah di bawah IPM Nasional.

Adapun 3 intervensi tersebut, yang pertama penguatan dan pemberdayaan pembangunan ekonomi masyarakat, yang kedua pemberantasan kemiskinan yang komprehensip, dan yang ketiga kepastian layanan dasar yang berkualitas.

Selanjutnya Khofifah menyampaikan, untuk mencapai hal tersebut perlu adanya kolaborasi dan sinergitas antara stakeholder pembangunan mulai dari pemerintah pusat, provinsi, Kabupaten/kota, masyarakat sipil dan dunia usaha, dengan pendekatan terstruktur (structured approach) dan implementasi berdasarkan prinsip good governance.

"Untuk itu, pelaksanaan Musrenbang sangat penting sebagai forum memberikan masukan dalam penyusunan RPJMD Provinsi Jatim, proses penyusunan RKPD Provinsi Jatim Tahun 2020. Melalui Musrenbang ini diharapkan ada penajaman, penguatan, dan pengayaan baik dari narasumber maupun peserta," jelas Gubernur Jawa Timur.

Sebelum membuka Musrenbang, Wakil Menteri Keuangan RI Mardiasmo mengapresiasi Gubernur Khofifah dan Wagub Emil Elestianto Dardak yang ingin melompat dan memberikan akselerasi terhadap prioritas Jatim untuk mengurangi bahkan menghilangkan ketimpangan. Sebab, ketimpangan adalah musuh bersama.

Meskipun demikian, di Jatim, dengan segala sumber yang ada dengan kabupaten/kota yang banyak dan beragam tetapi masih belum bisa maju dan full speed. Untuk itu, 38 kabupaten/kota di Jatim harus bisa bersinergi satu sama lain.

“Engine atau mesin pembangunan yakni pemerintah pusat, pemerintah daerah dan sektor perekonomian antara lain sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier harus saling bersinergi untuk menghasilkan perekonomian yang optimal,” kata Mariasmo.

Sementara itu, Sekjen Kemendagri, Hadi Prabowo mengatakan, dalam pembangunan dibutuhkan kolaborasi program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sehingga perlu adanya penyelarasan antara tema RPKD dengan tema pembangunan Jawa dan Bali yaitu Pendorong industri.

Hadir pula dalam acara tersebut 38 Bupati dan Walikota Se-Jawa Timur dan Kabupaten Bojonegoro diwakli oleh Wakil Bupati Budi Irawanto. [ito]

Tag : ipm, indeks pembangunan masyarakat, ipm jatim