12:00 . Kemenag Bojonegoro Gelar Bimtek untuk KUA   |   11:00 . Asprov PSSI Jatim: Pendaftar Persibo Hanya Pemilik PT yang Sah   |   10:00 . Geluti Usaha Backdrop, Ibu Muda ini Kantongi Omset Jutaan Rupiah   |   09:00 . 549 Peserta Berebut Kursi Perangkat Desa di Sumberrejo   |   08:00 . Manajemen Persibo 'Kebut' Kesiapan Tim   |   07:00 . Waspada Kecanduan Gadget, 40 Persen Anak Habiskan 30 Jam Main HP dalam Seminggu   |   17:00 . Bupati Anna Dukung Penuh Tahapan Verifikasi Menuju KLA   |   16:00 . Verifikasi Lapangan KLA, Dinas P3AKB Sampaikan Kondisi Bojonegoro   |   14:00 . Mbah Galong dan Sejarah Desa Sambong   |   12:00 . Temui Suporter Persibo, Begini Tanggapan Anggota DPRD Bojonegoro   |   10:00 . Suporter yang Mengatasnamakan Bojonegoro Bersatu Gelar Demo   |   08:00 . Sudah Mendaftar, Persibo Bojonegoro Pastikan Ikuti Liga 3   |   07:00 . Hasil Penelitian Ungkap Penderita Mata Minus Meningkat selama Pandemi, Terutama Anak-Anak   |   19:00 . Gowes Bareng Upaya PEPC Eratkan Silaturahim   |   18:00 . Kunjungi KEK Singhasari, AMSI Ditawari Bangun Klaster Media Siber   |  
Tue, 15 June 2021
Jl. KS Tubun, Gang Srinayan No. 3 Kel. Mojokampung Kota Bojonegoro, Email: blokbojonegoro@gmail.com

Sugeng Bahagijo Go DPR RI

Peduli, Kang Sugeng Ajukan Kebijakan dan 3 RUU

blokbojonegoro.com | Wednesday, 10 April 2019 13:00

Peduli, Kang Sugeng Ajukan Kebijakan dan 3 RUU

Reporter: Parto Sasmito

blokBojonegoro.com - Melihat kondisi sosial dan dinamikanya untuk menuju perbaikan yang komprehensif, Sugeng Bahagijo, calon legislatif (Caleg) DPR RI daerah pemilihan (Dapil) IX Bojonegoro-Tuban dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan mengusulkan satu kebijakan dan 3 Rancangan Undang-Undang (RUU) sekaligus.

"Saya akan mengajukan satu kebijakan dan 3 RUU. Yakni kebijakan yang fokus pada SDM Indonesia, untuk 3 RUU termasuk RUU pelatihan vokasi dan pemagangan,
RUU kemitraan pemerintah dan industri untuk Indonesia 4.0, serta RUU Tunjangan Kerja dan Usaha (RUU TKU)," kata Kang Sugeng, Caleg DPR RI PKB nomor urut 6.

Dijelaskan Kang Sugeng, kebijakan yang fokus pada SDM Indonesia tersebut perlu alokasi dana 5 sampai 10 persen dari dana pendidikan di APBN. "Agar digunakan pelatihan vokasi, pemagangan dan sertifikasi yaitu Rp20 triliun sampai Rp35 triliun dalam APBN 2020-2024," jelasnya.

Sedangkan lanjut Kang Sugeng, adanya RUU pelatihan vokasi dan pemagangan, di dalamnya mengatur penyediaan dana beasiswa pelatihan kerja atau pelatihan vokasi, pemagangan dan sertifikasi dengan dukungan dana APBN (5 persen dari Dana Pendidikan di APBN).

Begitu halnya RUU kemitraan pemerintah dan industri untuk Indonesia 4.0, di dalam regulasi adanya kewajiban menyelenggarakan pemagangan bagi industri swasta dan BUMN dan pembentukan badan pelatihan vokasi dan pemagangan. "Tiga RUU itu sangat penting menjadi payung hukum yang dibutuhkan pekerja," ungkapnya kepada blokBojonegoro.com.

Ditambahkan, terkait RUU Tunjangan Kerja dan Usaha (RUU TKU) adalah penyediaan dana jaminan sosial selama 6 bulan sampai 1 tahun bagi mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja, mencari kerja, alih profesi, pelatihan wiraswasta dan memulai usaha sendiri. [ito/mu]

Tag : sugeng bahagijo, sugeng, kang sugeng, caleg dpr ri, pkb, caleg, pemilu

* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini

Logo WA Logo Telp Logo Blokbeli

Loading...

PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Gunakanlah bahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.

Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.




blokBojonegoro TV

Redaksi

Suara Pembaca & Citizen Jurnalism

Lowongan Kerja & Iklan Hemat

  • Monday, 31 May 2021 12:00

    Rekrutmen CPNS dan PPPK Bojonegoro 2021

    Pendaftaran CPNS dan PPPK Ditunda

    Pendaftaran CPNS dan PPPK Ditunda Sesuai dengan Surat Kepala BKN bernomor 4761/B-KP.03/SD/K/2021 tanggal 28 Mei terkait beberapa peraturan penundaan pendaftaran CPNS maupun PPPK yang belum di tetapkan oleh pemerintah serta masih ada beberapa usulan revisi...

    read more