19:00 . Upaya Preventif Pernikahan Dini Bisa Dilakukan Mulai dari Keluarga   |   19:00 . Jembatan Sendangharjo Rusak, Warga Tetap Nekat Melintas   |   18:00 . Jumlah Santri di Ponpes Bojonegoro Meningkat Selama Pandemi   |   17:00 . Dishub Bojonegoro Luncurkan Layanan Pengaduan Pungli Parkir Liar   |   16:00 . Sudah Lunas, Pemilik Katering Minta Dirinya Tidak Dilibatkan pada Polemik Persibo   |   15:00 . Pladu, Warga Sekitar Bendung Gerak Panen Ikan   |   14:00 . Tingkatkan Pengetahuan Tentang Periklanan Digital Google News Initiative - AMSI Gelar Pelatihan   |   13:00 . 3 Varian Baru Covid-19, Berikut ini Penjelasannya   |   12:00 . Kemenag Bojonegoro Gelar Bimtek untuk KUA   |   11:00 . Asprov PSSI Jatim: Pendaftar Persibo Hanya Pemilik PT yang Sah   |   10:00 . Geluti Usaha Backdrop, Ibu Muda ini Kantongi Omset Jutaan Rupiah   |   09:00 . 549 Peserta Berebut Kursi Perangkat Desa di Sumberrejo   |   08:00 . Manajemen Persibo 'Kebut' Kesiapan Tim   |   07:00 . Waspada Kecanduan Gadget, 40 Persen Anak Habiskan 30 Jam Main HP dalam Seminggu   |   17:00 . Bupati Anna Dukung Penuh Tahapan Verifikasi Menuju KLA   |  
Wed, 16 June 2021
Jl. KS Tubun, Gang Srinayan No. 3 Kel. Mojokampung Kota Bojonegoro, Email: blokbojonegoro@gmail.com

Tingginya Partisipasi Pemilu, Wujud Demokrasi Berkualitas

blokbojonegoro.com | Thursday, 28 March 2019 22:00

Tingginya Partisipasi Pemilu, Wujud Demokrasi Berkualitas

Reporter: Parto Sasmito

blokBojonegoro.com - Tidak bijak dan tidak rasional jika memutuskan untuk tidak menggunakan hak pilih dalam situasi politik saat ini. Selain itu, hak pilih yang tidak digunakan rawan untuk disalahgunakan.

Demikian disampaikan Prof. Syamsudin Haris dari LIPI, dalam diskusi “Legitimasi Pemilu dan Peningkatan Pertisipasi Pemilih”, Kamis (28/8/2019), di Jakarta. Acara digagas Kantor Staf Presiden (KSP) Afifudin (Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu), Very Junaedi (KoDe Inisiatif), dan Khoirunnisa (Perludem)

Potensi turunnya partisipasi pemilih menjadi alasan diskusi ini digelar. Jika menengok fakta, partisipasi pemilih sejak Pemilu 2004 terus menurun. Tahun 2004 jumlah orang yang tidak menggunakan hak pilih sebesar 23,30 persen, meningkat menjadi 27,45 persen pada pemilu berikutnya. Angka ini membesar pada 2014 menjadi 30,42 persen.

“Menjaga kualitas demokrasi, termasuk di dalamnya menyelenggarakan pemilu yang sukses, adalah tugas bersama,” ujar Jaleswari Pramodhawardani, Deputi V KSP. Sehingga kolaborasi pemerintah, akademisi, masyarakat sipil, dan swasta menjadi penting bagi suksesnya pesta demokrasi.

Pada diskusi tersebut, disingung peran sentral KPU dan Bawaslu memastikan penyelenggaraan Pemilu memiliki legitimasi kuat. Juga mencegah pihak-pihak yang ingin merusak demokrasi di Indonesia.

KPU dan Bawaslu akan memastikan pemilu berjalan baik dan lancar. “Pemilu adalah pesta demokrasi yang menyenangkan. Berita bohong dan fitnah merusak kegembiraaan demokrasi,” tambah Afifudin dari Bawaslu.

Dalam diskusi juga disinggung bahwa memobilisasi masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilih merupakan ancaman demokrasi. Apalagi jika itu sengaja dilakukan untuk mempengaruhi hasil elektoral kandidat tertentu.

Sekalipun tidak datang ke TPS merupakan hak individu. Namun sengaja mempengaruhi orang lain agar tidak menggunakan hak pilihnya, merupakan tindakan yang melanggar undang-undang. Pelanggaran itu bisa dikenakan hukuman pidana hingga dua tahun penjara. [ito]

Tag : pemilu, pilpres, politik, demokrasi

* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini

Logo WA Logo Telp Logo Blokbeli

Loading...

PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Gunakanlah bahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.

Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.




blokBojonegoro TV

Redaksi

Suara Pembaca & Citizen Jurnalism

Lowongan Kerja & Iklan Hemat

  • Monday, 31 May 2021 12:00

    Rekrutmen CPNS dan PPPK Bojonegoro 2021

    Pendaftaran CPNS dan PPPK Ditunda

    Pendaftaran CPNS dan PPPK Ditunda Sesuai dengan Surat Kepala BKN bernomor 4761/B-KP.03/SD/K/2021 tanggal 28 Mei terkait beberapa peraturan penundaan pendaftaran CPNS maupun PPPK yang belum di tetapkan oleh pemerintah serta masih ada beberapa usulan revisi...

    read more