Progam KPP Dianggap Tak Berpihak kepada Pedagang
blokbojonegoro.com | Monday, 11 November 2019 11:00
Reporter: Muhammad Qomarudin
blokBojonegoro.com - Program Kartu Pedagang Produktif (KPP) yang dicanangkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro dianggap tidak berpihak kepada pedagang. Sejak awal diluncurkan pada Januari 2019 lalu, hingga kini para pedagang masih kesulitan mengaksesnya.
Program yang dianggap bakal membantu permodalan para pedagang dan membantu meringankan utang para pedagang dari rentenir tersebut dirasa persyaratanya terlalu sulit dan prosesnya terlalu lama. Bahkan ada beberapa kali pedagang yang sudah mencoba tetapi juga belum disetujui oleh pihak bank.
"Kita jujur sampai saat ini masih kesulitan untuk mengaksesnya, bukan karena persyaratan KPP nya, tetapi persyaratan bank yang terlalu sulit," ungkap Bendahara Komunitas Pedagang Keliling (Kopling) Kabupaten Bojonegoro, Yamto Hadi.
Pemkab Bojonegoro yang dalam hal ini menggandeng Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) memberikan persyaratan tersendiri bagi pedagang yang akan meminjam uang. Salah satunya para pedagang harus tidak punya utang atau angsuran di bank. Padahal, salah satu masalah yang menjerat para pedagang saat ini adalah hutang kepada para rentenir.
Selain harus tidak punya utang, bantuan uang yang dipinjam oleh pedagang 25 persen harus mengendap di tabungan dengan dalih uang ansuran. Padahal para pedagang sendiri menginginkan uang yang dipinjam bisa cair semua, untuk kebutuhan permodalan.
"Kami sebenarnya menginginkan, saratnya dipermudah, prosesnya jangan terlalu lama dan tetap menolong kami yang sudah terlilit hutang, karena setiap pedagang bisa pinjam uang sampai ke lima rentenir sekaligus," keluh Hadi kepada blokBojonegoro.com.
Para pedagang berharap program dari Bupati tetap bisa tetap dimanfaatkan oleh para pedagang. Sebab para pedagang yang tergabung dalam Kopling Kabupaten Bojonegoro adalah para pedagang kecil yang sudah mempunyai hutang di bank dan rentenir-rentenir.
"Kalau persyaratanya masih seperti itu, pastinya kita semua tidak akan dapat acc dari program KPP," imbuhnya.
Selain itu, pedagang juga meminta baik kepada eksekutif maupun legislatif tidak memberikan harapan palsu. Pedagang menialai apa yang dilakukan pada akhir oktober lalu mendatangi DPRD untuk melakukan hearing dianggap hanya sia-sia saja. Sebab, selain tidak ada realisasi yang jelas, kedatangan para pedagang untuk mengadu juga menghilangkan pendapatan para pedagang.
"Jangan PHP in kami terus menerus, kedatangan kami kegedung DPRD sudah menghilangkan pendapatan kami, sudah dua kali kami datang tapi belum juga dimengerti, jangan baik ketika behadapan, kami pedagang kecil yang penghasilannya gak seberapa ,tolong di perhatikan," tungkasnya.[din/lis]
* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini
