Sosialisasi UU Pesantren, PPP Bersama Pemkab Membangun Bojonegoro
blokbojonegoro.com | Saturday, 23 November 2019 18:00
Reporter: M. Yazid
blokBojonegoro.com - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bojonegoro, berkomitmen bersama Pemkab membangun Bojonegoro. Hal itu dilakukan agar masyarakat menjadi sejahtera, termasuk para guru dan pondok pesantren.
"Gambaran PPP hari ini akan bersama Pemkab membangun Bojonegoro. Salah satunya dengan memberikan masukan kepada pemkab, melalui pandangan umum fraksi," kata ketua DPC PPP Kabupaten Bojonegoro, Choirul Anam, Sabtu (23/11/2019).
Melalui pendidikan politik peran PPP dalam pembangunan Kabupaten Bojonegoro dan sosialisasi Undang-Undang Pondok Pesantren nomor 18 tahun 2019, di hotel Bonero, Choirul Anam menyebut, pertemuan tersebut sebagai napak tilas. Pasalnya dua tahun yang lalu, kita bergerak bersama diawali dari ruangan tersebut.
"Kerinduan DPC bertemu pengrus PPP di tingkat bawah, melalui pendidikan politik dan sosialisasi undang-undang pesantren sekarang ini, sekaligus meminta masukan agar fraksi dapat gambaran utuh dari masing-masing PAC," terangnya yang juga anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro itu.
Sehingga seluruh fraksi PPP DPRD Kabupaten Bojonegoro hadir dalam pertemuan tersebut, selain Choirul Anam juga Effendi Eko Laksono, H. Sumari dan Ainu Anggara.
"Membangkitkan semangat partai dan bersama-sama membangun Kabupaten Bojonegoro kedepan lebih baik lagi," jelas Mas Irul sapaannya.
Sementara itu wakil ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Jawa Timur, Sunaryo Abu Ma'in menuturkan, hanya di PPP ada kegiatan partai yang ada mahalul qiyam, tahlil dan maulid nabi. Usai partai yang sudah 46 tahun ini, banyak yang sudah dilakukan untuk bangsa dan negera, termasuk Kabupaten Bojonegoro.
"Sangat tepat PPP punya tinggalan melalui kader partai yang banyak. Melalui kerjasama yang bagus dan solid, PPP akan terus semakin baik," tuturnya.
Bentuk nyata yang dilakukan PPP, selama bertahun-tahun menginisiasi dan memperjuangkan lahirnya undang-undang pondok pesantren. "Dengan adanya undang-undang ini, pondok pesantren mendapatkan fasilitas negara karena ini merupakan perjuangan kerjakeras PPP," imbuhnya.
Sedangkan ketua sekretariat DPP PPP, M. Thobahul Aftoni yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut mengungkapkan, partai PPP sejak 2013 terus memperjuangkan undang-undang pondok pesantren. Bagaimana pun pesantren mempunyai peranan penting dalam pembangunan sumber daya manusia dan karakter.
"Setelah adanya undang-undang pesantren akan semakin diperhatikan pemerintah pusat sampai daerah. Termasuk kesetaraan syahadah (ijazah pondok) dengan ijazah," ungkapnya.
Namun setelah adanya undang-undang pondok pesantren, masih menunggu aturan turunannya seperti peraturan pemerintah, peraturan menteri dan nantinya bisa menjadi rujukan peraturan daerah. "Turunan payung hukum undang-undang pesantren masih menunggu pembahasan," pungkasnya. [zid/mu]
Tag : PPP, UU Pesantren, PPP Bojonegoro
* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini
