Bakti Ir. Mohammad Yasin, M.Si untuk Bojonegoro
blokbojonegoro.com | Tuesday, 29 December 2020 09:00
Reporter: Parto Sasmito
blokBojonegoro.com - Ir. Mohammad Yasin adalah putra daerah asli Kabupaten Bojonegoro. Ia mendapatkan amanah menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Timur.
Berbagai usaha untuk turut serta memajukan Kabupaten Bojonegoro telah dilakukan Kang Yasin, sapaan karibnya di tahun 2020. Berikut ini, sejumlah bentuk bakti untuk Kabupaten Bojonegoro.
Silaturahmi Bersama Gubernur ke Komunitas Sedulur Sikep Samin
Dalam rangka bersilaturahmi, Gubernur Jawa Timur, Dra Hj Khofifah Indar Parawansa MSi, pada Minggu (23/2/2020), berkunjung ke komunitas Sedulur Sikep Samin, yang ada di Dusun Jepang, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro.
Turut hadir dalam kunjungan yang sekaligus dilakukan penyerahan Piagam Penghargaan ‘Sedulur Sikep Samin’ sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, diantaranya Sekda Provinsi Jatim, Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemprov Jatim, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jatim, Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur, Dinas PMD Jatim, Bupati dan Kapolres Bojonegoro, Ketua DPRD Bojonegoro, Sekda Bojonegoro, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bojonegoro, Kepala OPD dilingkup Pemkab Bojonegoro, serta Forkopimca dan masyarakat Margomulyo.
Rangkaian kegiatan diawali dengan pemberian santunan anak yatim, yang dilanjutkan dengan Pengukuhan Keluarga Sikep Samin oleh Mbah Hardjo Kardi selaku sesepuh masyarakat Samin kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.
Kemudian dilanjut penyerahan sertifikat Ajaran Samin Surosentiko Bojonegoro sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB), serta penyerahan PKH Plus, Bantuan Keuangan Khusus, program Jatim Puspa tahun 2020, serta penyerahan bantuan mesin tenun dan alat pertanian.
"WBTB yang diberikan kepada Bojonegoro adalah ajaran luhur Samin Surosentiko," kata Gubernur Khofifah.
Ajaran luhur Samin Surosentiko yang menjadi WBTB adalah 5 Pitutur Luhur, yakni 'laku jujur sabar trokal lan nrimo, ojo dengki srei dahwen kemeren pekpinek barange liyan, ojo mbedo mbedakne sapodo padaning urip kabeh iku sedulure dewe, ojo waton omong omong sing nganggo waton, biso roso rumongso'
Menurut khofifah, ada satu PR yang saat ini mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, yakni hoaks atau berita bohong. Dari ajaran 5 pitutur ada satu yang bisa diterapkan untuk masalah ini. Yaitu jo waton omong omong sing nganggo waton.
"Ini maknanya dalam. Yakni jangan asal berbicara, kalau berbicara harus yang bermakna, bukan asal ngomong doang," tutur Gubernur.
Selanjutnya Gubernur bersama Bupati Bojonegoro dan rombongan laksanakan Panen Raya Jagung yang ditanam masyarakat Samin di kawasan hutan milik Perhutani di pinggir desa setempat.
Launching Wisata Edukasi Pejambon bersama Menteri Desa PDTT dan Menyerahkan BLT-DD dan BKD
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar di Bojonegoro disambut meriah oleh jajaran Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan semua yang pegiat desa sebagai penyemangat dalam kiprah memajukan daerah dan desa, Jumat (25/9/2020).
Kedatangan Menteri Abdul Halim Isakandar yang didampingi istri, Lilik Umi Nashia di Desa Pejambon, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro dalam rangka melaunching Wisata Edukasi Penjambon dan melakukan kunjungan ke lokasi wisata yang mulai hari ini resmi dibuka untuk umum.
Di samping itu Mendes PDTT juga menyerahkan bantuan bagi penerima program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dan Bantuan Kepala Desa (BKD) untuk penguatan Modal bagi 3 Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).
Mendampingi Menteri Desa PDTT Bupati Bojonegoro, Kepala Dinas PMD Provinsi Jawa Timur M. Yasin, Kepala Bakorwil, Ketua DPRD Bojonegoro serta unsur Forkopimda Kabupaten Bojonegoro.
Mendes PDTT, Abdul Halim Isakandar menyatakan bahwa Bojonegoro merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang pertumbuhan dan perkembangan ekonominya merata.
"Terimakasih Bupati Bojonegoro yang telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) dangan baik dan maksimal," ujar Abdul Halim Isakandar.
Dalam kesempatan tersebut Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah memaparkan, dari total 419 desa dan 8 kelurahan pada tahun 2019 Indeks Desa Membangun (IDM) kategori Mandiri 3 desa, Maju 74 desa, Berkembang 323 desa, Tertinggal 19 desa, Sangat tertinggal 0.
"Sementara IDM pada 2020 mengalami peningkatan. Diantaranya, kategori Mandiri 38 desa kuantitatif meningkat 1.166 persen, Maju 171 desa kuantitatif meningkat 131 persen, Berkembang 210 desa, tertinggal 0, sangat tertinggal 0," ulas Bupati Anna.
Usai meresmikan Wisata Edukasi Pejambon dengan mendandatangani prasasti, Mendes PDTT beserta rombongan meinjau museum Pertanian Raden Wijaya dan wahana wisata di lokasi tersebut.
Sinergitas untuk Masyarakat, 100 Ribu Benih Ikan Ditebar di Waduk Rowo Glandang dan Serahkan BLT DD
Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus menunjukkan komitmennya untuk secepat mungkin menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) bagi seluruh warga Desa terdampak Covid 19 di Jawa Timur.
Pada hari Jumat (19/6/2020), penyerahan BLT-DD bulan ke 2 kepada 110 KPM, disinergikan dengan penebaran 100 rb benih ikan di embung Rowo Glandang Desa Gading, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur
Kadis PMD Provinsi Jatim, Ir. Moh. Yasin M.Si, , menjelaskan Pemerintah Desa diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur wilayahnya sendiri untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Desa.
"Kewenangan dalam mengatur dan mengelola Anggaran Desa tidak hanya untuk pembangunan saja, melainkan juga untuk diinvestasikan melalui BUMDESA agar terjadi perputaran uang di desa. Jadi BUMDESA dimanfaatkan secara maksimal untuk menggerakkan perekonomian warga sehingga kesejahteraan warga desa bisa semakin meningkat," kata Yasin.
Embung Rowo Glandang ini dimanfaatkan untuk kegiatan usaha BUMDESA, dimana dalam satu tahun bisa menghasilkan 40 juta lebih dari hasil pemancingan. Pengembangan embung bisa dilakukan melalui pengembangan fasilitas untuk warung, tempat wisata selfie, edikasi serta sarana lainnya.
"Sehingga ada perputaran uang dari warga desa kembali untuk warga desa," imbuh pria asli Desa Tanjung, Kecamatan Tambakrejo ini.
Dengan alokasi Dana Desa Provinsi Jawa Timur tahun 2020 sebesar Rp. 7,570 triliun, pagu maksimal untuk BLT DD bisa mencapai Rp 2,285 triliun untuk 1.265.845 keluarga miskin terdampak COVID-19 di 7.724 Desa.
Pemerintah membantu terdampak COVID 19 dengan memberikan berbagai bantuan diantaranya BLT DD, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yakni berupa sembako tiap bulan, PKH, Bansos Tunai (BST) diperpanjang 300 ribu lagi sampai Desember, serta Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (April Mei Juni) ditambah 3 bulan lagi unt Juli, Agustus,September sebesar 300 ribu per bulan yang digunakan untuk pengaman sosial ekonomi masyarakat dan meningkatkan ketahanan fisik dalam menghadapi covid 19.
Pemerintah Desa diperbolehkan melakukan Perubahan APBDesa untuk penanganan COVID 19. Sebagaimana Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penggunaan Keuangan Negara bahwa Dana Desa diutamakan untuk pencegahan COVID dan Bantuan Langsung Tunai DD. Setelah itu dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan.
Pada acara penyerahan BLD Dana Desa dan Tabur Benih Ikan yg dihadiri Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kadis Kelautan dan Perikanan Jatim, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten, Camat, Pendamping Desa, dan Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa, juga diserahkan 110 paket sembako dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
Bantuan 23,725 Milyar untuk Pemberdayaan Usaha Perempuan dan 5 Milyar Bagi BUMDES
Berbagai langkah terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi, di tengah pandemi Covid-19 yang belum berakhir. Salah satunya berupa bantuan modal usaha bagi kelompok perempuan melalui program JATIM PUSPA (Pemberdayaan Usaha perempuan) serta bantuan keuangan khusus BUMDES.
Untuk itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dalam kunjungannya ke Bojonegoro Minggu (20/9/2020) didampingi Kepala Dinas PMD Provinsi Jatim, Mohammad Yasin menyerahkan bantuan modal usaha tersebut melalui program JATIM PUSPA kepada 8 Desa di Bojonegoro dengan sasaran 536 KPM dengan total anggaran Rp.1,524 Milyar untuk Tahun 2020 dan BKK BUMDES untuk 6 desa masing- masing 50 juta sehingga total 300 juta rupiah.
Adapun rinciannya untuk Jatim PUSPA yaitu Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo: Rp. 232.750.000, Desa Sumberejo Kecamatan Margomulyo: Rp. 266.875.000, Desa Meduri Kecamatan Margomulyo : Rp. 177.750.000, Desa Napis Kecamatan Tambakrejo: Rp. 245.875.000, Desa Mulyorejo Kecamatan Tambakrejo: Rp. 109.750.000, Desa Maling Mati Kecamatan Tambakrejo: Rp. 133.250.000, Desa Sukorejo Kecamatan Tambakrejo: Rp. 133.250.000 dan Desa Sekar Kecamatan Sekar: Rp. 225.000.000 sedangkan untuk BUMDES diperuntukkan BUMDES Pilang Gede Gemilang Desa Pilang Gede Kecamatan Balen; BUMDES Karya Mulya Desa Rendeng Kecamatan Malo, Bumdes Makmur Desa Bendo Kecamatan Kapas, Bumdes Tirta Abadi Desa Ngringin Rejo Kecamatan Kalitidu dan BUMDES Arum Sejahtera Desa Sumber Arum kecamatan Dander semuanya di wilayah kabupaten Bojonegoro.
"Sore ini saya menyerahkan hibah usaha bagi KPM Program Keluarga Harapan (PKH) yang siap mandiri, masing-masing Rp.2,5 juta, semoga membantu kemandirian para KPM dan lepas dari PKH," kata Khofifah usai menyerahkan bantuan.
Khofifah menjelaskan, keberadaan "JATIM PUSPA" ini diharapkan mampu menciptakan perempuan yang bisa berusaha untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan keluarganya. Dengan demikian, perempuan ikut andil dalam pemulihan ekonomi di masa Pandemi Covid 19.
"JATIM PUSPA ini bertujuan untuk mempercepat penurunan kemiskinan perdesaan, dan meningkatkan keberdayaan sosial ekonomi rumah tangga miskin berbasis perempuan agar dapat keluar dari kemiskinan," urai mantan Mensos RI ini.
Lebih lanjut dijelaskan Khofifah, program JATIM PUSPA diprioritaskan pada 15 Kabupaten Kantong Kemiskinan sebagaimana rekomendasi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
Program JATIM PUSPA memberikan stimulan modal usaha produktif senilai Rp.2,5 juta setiap KPM dan tahun 2020 ini menjangkau 7.981 KPM di 117 Desa pada 15 Kabupaten dengan total anggaran Rp. 23,726 Milyar.
Sementara itu, sasaran Jatim Puspa adalah kelompok sasaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah Graduasi Mandiri Sejahtera, Rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan 8-12% terendah yang memiliki anggota rumah tangga perempuan usia produktif dan memiliki anak masih sekolah berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial.
Menebar 25.000 Benih Ikan Lokal Jatim di Pilanggede
Dalam Rangka Sinergitas Program Kerja Bersama Antara Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Timur, pada hari Jumat (8/11/2019), dilakukan Penebaran Benih Ikan Lokal Jawa Timur Sebanyak 25.000 ekor ikan di Taman Pinggir Nggawan, dan Embung Desa Pilanggede, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro.
Dalam Sambutannya Nenny Herdianawati, SE, MMA menjelaskan bahwa program ini diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat dalam peningkatan ekonomi khususnya masyarakat Desa Pilanggede.
"Sinergitas program ini ikut menyukseskan gerakan gemar makan ikan dan Pelestarian ikan lokal Jawa Timur bertujuan agar anak cucu kita nantinya dapat mengetahui dan membudidayakan," pesan Nenny.
Adapun 25.000 benih ekor ikan yang ditebar, jenisnya adalah ikan lolak dengan jeni Betik, Ikan Muraganting, Ikan Wader, Ikan Tawes, dan Ikan Nilam.
"Kegiatan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat khususnya di Desa Pilanggede Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro," harapnya.
Dinas PMD Berikan Bimtek pada 20 BUMDesa dan Pendamping Lokal Desa
Dalam rangka mendukung terwujudnya desa di Jawa Timur yang "Melek Teknologi", Dinas PMD Provinsi Jawa Timur (Jatim) menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Klinik BUMDesa di Kabupaten Bojonegoro pada Selasa (20/12/2020).
Bimtek yang menjadi wujud Semangat Berdesa yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) itu, diikuti oleh 20 BUM Desa dan 20 Pendamping Lokal Desa di Bojonegoro.
Dalam sambutannya untuk membuka bimtek, Kepala Dinas PMD Kabupaten Bojonegor, Machmuddin menyampaikan bahwa Klinik BUM Desa merupakan wujud pembinaan, kordinasi, dan evaluasi Pemerintah kepada BUM Desa berbasis online.
"Tujuannya, agar lebih efektif dan efisien, sehingga pembinaan menjadi fokus sesuai dengan klasternya yaitu pemula, berkembang dan maju," kata Machmuddin.
Klinik BUM Desa merupakan inisiasi Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa yang inovatif dan berhasil lolos dalam Top 45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Menpan RB tahun 2020.
Pada kesempatan ini peserta dibimbing langsung untuk entry data dan mengikuti bimbingan kelas Klinik BUM Desa oleh narsum Novi Hendra Wirawan, ST, M.Si salah satu Tim Ahli pengembangan Klinik BUM Desa.
"Ikuti bimtek ini dengan maksimal, manfaatkan kesempatan ini untuk mengembangkan kapasitas diri dan lembaga," pesan Machmuddin.
Dinas PMD Sinando Bersama PC Muslimat NU Bojonegoro
Untuk kesekiaan kalinya Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih konsisten memberikan perhatian kepada pelaku Usaha Ekonomi masyarakat di Jawa Timur. Salah satunya dengan Sinau Nang Ndeso (Sinando),
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi (PMD) Jawa Timur berkolaborasi dengan PC Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Bojonegoro, langsung hadir di tengah masyarakat melakukan pelatihan membuat Baking berbahan mocaf, Senin (16/11/2020), di mana bahan baku banyak sekali ditemukan di daerah tersebut.
Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan (Kabid PUED/K) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur,Endah Binawati sekaligus membuka secara resmi kegiatan ini berharap, menyampaikan, program Sinando ini, menjadi bagian dari Nawa Bakti Satya yang merupakan visi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
"Semoga dengan program ini, kader-kader Muslimat bisa memiliki ketrampilan yang nantinya kita harapkan bisa menambah penghasilan rumah tangga," ucapnya.
Ketua PC Muslimat NU Bojonegoro, Ririn Muktamiroh berharap, kegiatan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh 30 peserta yang hadir, dan agar bisa menciptakan wirausaha baru bagi Muslimat wilayah Bojonegoro.
"Diharapkan kegiatan ini untuk memberikan manfaat dan dapat ditularkan pada ranting Muslimat wilayah Bojonegoro," harapnya.
Kabupaten Bojonegoro Bebas Desa Tertinggal Tahun 2020
Kabupaten Bojonegoro terhitung pada tanggal 16 Juli 2020, berhasil mengentaskan Desa Tertinggal.
Hal itu, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 303 Tahun 2020 tanggal 16 Juli 2020, Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Nomor 30 Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa, Kabupaten Bojonegoro pada Tahun 2020 telah berhasil mengentaskan 19 Desa Tertinggal berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2020.
Atas capaian tersebut, Kabupaten Bojonegoro mendapatkan penghargaan dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa atas keberhasilannya dalam mengentaskan Desa Tertinggal di Tahun 2020.
Kepala DPMD Jatim Mohammad Yasin mengatakan, pada 2019 lalu, sebanyak 344 desa di Jatim berstatus desa tertinggal. "Pada 2020 tersisa tiga desa di Kabupaten Sidoarjo dan Probolinggo berstatus desa tertinggal," ujar Yasin.
Bupati Bojonegoro, Anna Mu'awanah dalam berbagai kesempatan juga menjelaskan, berdasarkan data 2019, jumlah desa tertinggal di Bojonegoro menurut Indeks Desa Membangun (IDM), Status Desa di Kabupaten Bojonegoro terdapat desa Mandiri 3 desa, Maju 74 desa, Berkembang 323 dan Tertinggal 19 desa. Selain itu jumlah Desa Mandiri mengalami peningkatan signifikan dari 3 Desa Mandiri di Tahun 2019 menjadi 38 Desa Mandiri di Tahun 2020.
"Untuk IDM kategori Desa Maju juga mengalami kenaikan. Tahun 2019 sebanyak 74, maka tahun 2020 naik menjadi 171 desa atau naik 131%. Sedang Desa Berkembang tahun 2019 sebanyak 323 menjadi 210 desa atau turun 53%. Desa Berkembang turun lantaran naik tingkat menjadi Desa Mandiri dan Desa Maju," ulas Bupati Anna.
FGD Melalui Rakor Asosiasi BKAD
Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Asosiasi Badan Kerjasa Antar Desa (BKAD) se-Kabupaten Bojonegoro (22-23/2/2020), dilaksanakan Forum Group Discusion (FGD).
Dalam sambutan Pengarahan di acara tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, Mohammad Yasin menyampaikan, Dimana keberadaan UPK Eks PNPM-M.Pd sampai saat ini masih dibutuhkan oleh masyarakat luas dalam rangka peningkatan dan Pertumbuhan Ekonomi Partisipatif dimasyarakat yang mengelola Dana Bergulir Masyarakat (DBM), oleh karena itu keberadaannya perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan dari Pemda Kabupaten, Pemprov Jatim dan kemendes PDTT sebagai bentuk tanggung jawab pelestarian program.
"Keberadaan UPK di perdesaan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembangunan perdesaan yang ditujukan untuk tumbuhnya partisipasi masyarakat, keswadayaan dan kemandirian," tutur Yasin dalam acara yang digelar di Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro.
Selain itu, lanjut Yasin, dengan memperkuat konektivitas antara masyarakat produktif dengan sektor lain yang bertujuan peningkatan SDM untuk mengembangkan usaha ekonomi perdesaan yaitu, menumbuhkan usaha ekonomi masyarakat Perdesaan, menggerakkan sector Riil, dan Peningkatan skala usaha mikro dengan dukungan pengembangan sumber daya manusia, sumber permodalan dan infrastruktur usaha, serta pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG).
"Agar UPK Eks PNPM-M.Pd lebih mudah dalam melestarikan dan mengembangkan Dana Bergulir Masyarakat (DBM) dimasa mendatang, maka harus segera bertransformasi menjadi (BUMDESMA) sehingga akan lebih mudah dalam menjalin kerjasama dengan pihak ketiga, seperti PT. Pos, PT. Pertamina, Bank UMKM, Bank Jatim, dan lain-lain," papar Yasin.
Adapaun hasil dari FGD yang dilaksankan tersebut, dari 27 lembaga UPK Eks PNPM hanya 2 (dua) lembaga UPK eks PNPM yang telah bertransformasi menjadi BUM desma, kemudian 10 UPK eks PNPM menjadi PBH. Sedangkan sisanya masih menjadi UPK sambil menunggu Regulasi yang Sah dan yang jelas.
Dorong Tertib Administrasi Pemerintahan Desa dengan SIMANIS-DESA
Sistem Administrasi Pemerintahan Desa (SIMANIS-DESA) Provinsi Jawa Timur adalah merupakan aplikasi berbasis web yang diperuntukan untuk melakukan pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa, pada Buku Register Pemerintahan Desa. Dengan mengacu pada Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa.
Untuk Implementasi dari Regulasi tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, melakukan Pilot Project di mana Desa Tanjung, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro adalah salah satu Desa dari 5 (lima) Desa terpilih yang menjadi Pilot Project SIMANIS-DESA.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi (PMD) Jawa Timur, Mohammad Yasin dalam beberapa pertemuan rapat SIMANIS-DESA, memberikan berharap Aplikasi SIMANIS-DESA bisa menjadi basis data elektronik administrasi penyelenggaraan Pemerintahan di Desa dan mampu mewujudkan Pemerintahan Desa yang bersih dan efektif serta melangkah menuju Digitalisasi Data Desa.
"Diharapkan ada dukungan dari DPMD Kab/Kota untuk pelaksanaan aplikasi SIMANIS-DESA, termasuk di Kabupaten Bojonegoro," tutur Yasin.
Desa-desa yang menjadi Pilot Project SIMANIS-DESA, khususnya Desa Tanjung, Kecamatan Tambakrejo ini, nantinya diharapkan menjadi percontohan untuk desa-desa lain di wilayah Kabupaten Bojonegoro. "Sehingga lebih tertib dalam penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa," tegasnya.
Fitur dalam Aplikasi SIMANIS-DESA terdiri dari 21 Fitur Buku Pencatatan. Saat ini Aplikasi SIMANIS-DESA sudah dikembangkan dengan penambahan fitur untuk pencatatan BPD sebanyak 14 fitur yang mengacu pada Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
Tag : Kadis, pmd, jatim, mohammad Yasin, bojonegoro
* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini
