Dugaan Pencemaran Lingkungan
Pertemuan di Desa Kaliombo Dibatalkan, Apa Alasan DPRD?
blokbojonegoro.com | Tuesday, 29 December 2020 23:00
Reporter: M. Yazid
blokBojonegoro.com - Rencana pertemuan para pihak di balaidesa Kaliombo Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro, Rabu (30/12/2020), secara tiba-tiba dibatalkan. Padahal surat undangan pertemuan sudah beredar 28 Desember 2020, namun muncul surat baru terkait pembatalan tertanggal 29 Desember 2020.
"Mohon maaf untuk kegiatan besok dibatalkan oleh pimpinan. Kita tidak tahu, ketua yang lebih paham, Komisi A kecewa dengan adanya surat pembatalan itu," kata anggota Komisi A DPRD Kabupaten Bojonegoro, Agung Handoyo, Selasa (29/12/2020).
Awalnya, dalam surat DPRD nomor 005/292/412.050/2020 tertanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Bojonegoro, Imam Sholikin, dijadwalkan rapat tindak lanjut aduan masyarakat. Meskipun belum ada stempel yang ditujukan Bupati Bojonegoro, surat tersebut mengundang Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Camat Purwosari dan Kepala Desa Kaliombo.
Namun beredar surat DPRD tertanggal 29 Desember 2020, nomor 005/295/412.050/2020 tentang Pembatalan, yang ditandatangani juha Ketua DPRD, Imam Solihin. Surat yang ditujukan Bupati Bojonegoro itu sudah berstempel, untuk memberitahukan Kepala DLH, Camat Purwosari dan Kepala Desa Kaliombo.
"Iku yang jadi pertanyaan, ada surat Sidak tindaklanjut tapi muncul surat pembatalan. Kalau dengan anggota tidak ada (pemberitahuan), malah kita tahunya dari group komisi, kalau dengan ketua komisi kita tidak tahu. Padahal ketua Komisi A kemarin tidak ikut menemui masyarakat yang mengadu, adanya sekretaris komisi," jelas politisi PDIP itu.
Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Imam Solihin memastikan Komisi A DPRD akan tetap turun ke Desa Kaliombo, tanpa harus mengundang siapa-siapa untuk mengecek lapangan dan mengklarifikasi masalah.
"Setelah kongkrit hasil Sidak, boleh dilanjutkan sebagai acuan untuk mengundang para pihak yang terkait," ungkapnya.
Ditambahkan, pihaknya beralasan perlu persiapan matang untuk menyiapkan rapat agar tidak ada kesan sepihak dan subyektif. 'Rentetan tata beracaranya dipenuhi dulu biar terkesan tidak sepihak dan tidak subyektif, tapi lebih pada obyektif. Kita percayakan pada Komsi A," imbuhnya.
Seperti diberitakan blokBojonegoro.com, sebanyak 25 warga Desa Kaliombo Kecamatan Purwosari mengadu ke DPRD Kabupaten Bojonegoro. Puluhan warga mengadukan dugaan pencemaran udara dan suara yang dirasakannya, dengan didampingi ketua Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (LBH AKAR), Anam Warsito.
Mereka diterima langsung di ruang Komisi A DPRD Kabupaten Bojonegoro, ditemui sekretaris komisi A, Miftakhul Huda (Fraksi PKB) bersama Rasijan (Fraksi Golkar) dan Agung Handoyo (Fraksi PDIP). [lis]
* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini
