Pemkab Bojonegoro Raih Penghargaan Realisasi APBD Tertinggi Tingkat Kabupaten se Indonesia
blokbojonegoro.com | Friday, 17 March 2023 08:00
Reporter: Lizza Arnofia
blokBojonegoro.com - Kabupaten Bojonegoro tengah meraih penghargaan sebagai kategori Realisasi Pendapatan Daerah Tertinggi APBD Tahun 2022 peringkat pertama tingkat Kabupaten se-Indonesia, dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Kamis pagi (16/3/2023) di Hotel Mercure Convention Centre Ancol Jakarta Utara.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bojonegoro M. Ibnu Soeyoeti mewakili Pemkab Bojonegoro menerima penghargaan tersebut, mengatakan bahwa sebagai bukti nyata dalam pembangunan Bojonegoro. Capaian penghargaan tersebut dengan presentase realisasi pendapatan APBD 137,06%, sumber data : LRA 2022 per 24 Februari 2023 yang di olah oleh Ditjen Bina Keuangan Daerah 2023.
Menyebutkan, penghargaan di berikan kepada 11 Gubernur dan 29 Bupati/Wali Kota, acara di buka langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo dalam Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah Tahun 2023.
Wakil Menteri Kementerian Dalam Negeri, John Wempi Wetipo menyampaikan bahwa upaya percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejak awal tahun perlu di lakukan. Sehingga dapat meningkatkan belanja rumah tangga dan ekonomi masyarakat.
"Selain itu dengan banyaknya belanja APBD tersebut, akan mendorong belanja pihak swasta sehingga perekonomian daerah berkembang dengan baik," ucapnya.
Wamen menambahkan, solusi dalam percepatan realisasi belanja APBD diantaranya meliputi, melakukan pengadaan dini di mulai akhir bulan agustus tahun sebelumnya. Percepatan belanja melalui E-katalog lokal, penempatan pejabat Pengelola keuangan dan pejabat pengadaan barang/jasa.
"Percepatan penetapan juknis DAK dari Kementerian/Lembaga dan percepatan pelaksanaan DED awal tahun. Hingga pembayaran tagihan pihak ketiga berdasarkan termin sesuai kemajuan kegiatan," imbuhnya.
Serta peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah, membentuk tim monitoring dan evaluasi. Pemberian reward dan punishment terhadap realisasi anggaran.
"Percepatan realisasi administrasi, melakukan penyederhanaan bentuk Kontrak dan bukti pertanggung jawaban Pelaksanaan. Mendorong peran APIP dalam melakukan Review terhadap dokumen Perencanaan, dan meminta pendampingan dan asistensi APH," tutup Wamen. [liz/mu]
Tag : apbd, apbd bojonegoro
* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini
