Pendidik di Tengah Kontestasi Politik

blokbojonegoro.com | Saturday, 02 December 2023 06:00

Oleh: Hilal Nur Fuadi

blokBojonegoro.com - Tanggal 25 November telah ditetapkan pemerintah sebagai peringatan Hari Guru Nasional (HGN). Sebuah bentuk apresiasi yang diberikan khusus kepada para pahlawan tanda jasa. Tahun ini, peringatan hari guru nasional mengusung tema “Bergerak Bersama Rayakan Merdeka Belajar”. Satu tema yang selaras dengan implementasi kurikulum merdeka. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dunia pendidikan Indonesia sedang mencoba bertransformasi menuju proses belajar yang merdeka (baik merdeka belajar maupun merdeka mengajar).

Tahun ini, peringatan hari guru nasional sedikit terusik dengan situasi yang sering disebut dengan isitilah tahun politik. Kondisi ini tidak lepas dari agenda pesta demokrasi yang akan dilaksanakan oleh bangsa ini di tahun 2024 mendatang. Serangkaian agenda politk sudah menanti didepan mata. Salah satunya adalah proses pemilihan presiden (Pilpres). Agenda pesta demokrasi ini sedikit banyak juga berpengaruh terhadap profesi guru.  Berdarsarkan data pokok pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementrian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, saat ini tercatat jumlah guru yang ada di Indonesia mencapai 3.378.746 orang (https://dapo.kemdikbud.go.id) jumlah yang cukup besar meski jika melihat fakta dilapangan menunjukkan bahwa diberbagai daerah masih terdapat kekurangan tenaga pendidik dan belum semua kebutuhan guru tercukupi.

Banyaknya penduduk Indonesia yang berprofesi sebagai pendidik serta masyarakat yang merindukan kemajuan dunia pendidikan membuat beberapa kontestan yang akan berlaga pada perhelatan pesta demokrasi mendatang mulai memandang bahwa sektor pendidikan (termasuk area profesi guru) ini menjadi salah satu lahan potensial untuk mendulang suara. Tak heran beberapa pasangan calon mulai melakukan manuver politik dan berlomba-lomba menyusun program-program yang berkaitan dengan kemajuan pendidikan Indonesia termasuk peningkatan kesejahteraan pendidik atau guru. Indikasi ini terlihat dari janji politik yang disampaikan oleh beberapa pasangan capres-cawapres yang akan mengikuti kontestasi politik di tahun 2024. Pasangan Prabowo dan Gibran menjanjikan bahwa jika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, meraka akan meningkatkan kesejahteraan para pendidik di Indonesia dengan cara menambah gaji mereka 2 juta perbulan. Selain itu, pasangan ini juga memastikan bahwa setiap tahun para pendidik ini akan mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) sebagaimana disampaikan saat deklarasi pasangan ini di Depok beberapa waktu yang lalu.(https://cnbcindonesia.com)

Tidak jauh berbeda dengan pasangan sebelumnya, untuk pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga memiliki misi untuk menuntaskan status tenaga honorer dan meningkatkan status mereka menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan telah dituangkan ke dalam visi, misi, dan program mereka. Selain itu, pasangan ini juga berjanji akan meningkatkan kesejahteraan guru di sekolah negeri, serta focus pada kesejahteraan guru PAUD, peningkatan kesejahteraan guru di sekolah swasta melalui pemberian insentif dari dana BOS, termasuk pengurangan beban administrasi 10% dari jam kerja. Tidak jauh berbeda dengan rival politiknya, pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD juga telah menyampaikan kepada public mengenai visi, misi dan program kerjanya yang berkaitan dengan pendidikan yaitu program peningkatan kesejahteraan guru dan dosen serta penyempurnaan dan penyederhanaan system sertifikasi guru sehingga menjadi lebih mudah dan tidak memberatkan bagi para guru. Pada initnya, semua pasangan capres-cawapres bersaing menawarkan program untuk perbaikan dan kemajuan dunia pendidikan di Indonesia khususnya peningkatan kesejahteraan guru.

Keberadaan janji-janji politik ini sangat menarik bagi masyarakat dan wajar jika membuat masyarakat (khususnya para pendidik) sangat antusias menantikan realisasi dari janji tersebut. Akan tetapi disisi lain, janji politik dan program yang ditawarkan tersebut bagaikan dua sisi mata uang. Disatu sisi jika memang janji ini terealisasi,maka ini adalah harapan bagi kemajuan pendidikan Indonesia termasuk kenaikan kesejahteraan pendidik, tetapi disisi lain janji-janji ini rawan menimbulkan pecahnya konsentrasi pendidik dan dampak terburuknya adalah dapat mempengaruhi nertalitas guru dalam memilih calon presiden dan wakilnya pada pemilu mendatang.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) mengharuskan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara berposisi netral, bebas dari intervensi semua golongan dan partai politik. Berpijak dari undang-undang tersebut, maka guru (khususnya) ASN harus mampu menjaga netralitas dalam pemilu 2024. Janji-janji politik yang disampaikan biarlah menjadi program yang semoga nantinya bisa direalisasikan, akan tetapi yang terpenting adalah sebagai pendidik kita harus ingat bahwa tugas pokok dan fungsi kita adalah mendampingi murid atau peserta didik dalam belajar, mengembangkan mereka sesuai dengan kodratnya, membimbing mereka belajar sesuai dengan bakat minat dan kebutuhan belajarnya, serta mampu menuntun mereka untuk menjadi insan yang mampu mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya baik sebagai Individu maupun sebagai anggota masyarakat dan mendukung implementasi kurikulum merdeka.

Selamat Hari Guru Nasional kepada semua rekan seprofesi, mari kita tetap fokus dengan tugas dan rutinitas kita dalam memerdekakan anak dan tidak terpengaruh dengan segala manuver dan kontestasi politik yang ada. Sesuai tema hari guru nasional tahun ini mari kita terus tergerak, bergerak, dan mewujudkan iklim merdeka belajar dan merayakannya bersama-sama untuk menuju transformasi pendidikan Indonesia kearah yang lebih baik.

*Penulis adalah Guru SMA Negeri 1 Gondang Bojonegoro,
Guru Penggerak Angkatan 5

Tag : pendidik, pemilu, politik

* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini