Sudahkah Pancasila sebagai Pondasi Pendidikan Selaras dengan Implementasinya
blokbojonegoro.com | Tuesday, 23 April 2024 15:00
Oleh: Adinda Alfiranda Zahroh
blokBojonegoro.com - Pancasila tidak hanya sebuah ideologi negara, tetapi juga merupakan inti dari jati diri bangsa Indonesia. Pancasila memegang peran kunci dalam menetapkan identitas Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri. Sebagai landasan negara, pancasila mencerminkan nilai-nilai yang mendefinisikan karakter dan jati diri bangsa, seperti keadilan sosial, persatuan, kerakyatan, dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini tidak hanya menciptakan kesan unik bagi Indonesia di panggung dunia tetapi juga memperkuat kesadaran akan identitas bangsa di antara generasi-generasi. Pendidikan memiliki korelasi yang erat dengan Pancasila, yang merupakan dasar negara Indonesia. Pancasila mengandung nilai-nilai yang menjadi landasan bagi sistem pendidikan di Indonesia. Salah satu nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai keadilan sosial, yang mencakup hak setiap individu untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa terkecuali.
Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang fundamental, yang diakui secara universal oleh berbagai perjanjian dan deklarasi hak asasi manusia, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dan Konvensi Hak Anak (CRC). Hal ini berarti setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan akses ke pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Namun, di sisi lain, pendidikan juga dapat dipandang sebagai kewajiban, terutama dari perspektif pemerintah dan masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan sistem pendidikan yang memadai dan memastikan bahwa semua warga negara dapat mengaksesnya. Selain itu, orangtua juga memiliki kewajiban untuk memastikan anak-anak mereka mendapatkan pendidikan yang layak. Pendidikan adalah hak bagi setiap orang untuk bisa mendapatkan akses ke pembelajaran yang bagus, tapi juga merupakan tugas pemerintah dan masyarakat untuk pastikan semua orang bisa menikmatinya.
Dalam konteks pendidikan modern, Pancasila bukan hanya pelajaran di kelas, melainkan sebuah identitas yang membentuk karakter dan sikap para pelajar. Ini berarti pembelajaran harus berpusat pada kebutuhan dan minat peserta didik, memberi mereka kebebasan untuk belajar dan berkembang. Guru memegang peran kunci dalam menerapkan strategi pembelajaran kreatif untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, dengan mengajak peserta didik berdoa sebelum dan setelah pembelajaran, mempelajari budaya Indonesia, mendorong kerja sama dalam kelompok, memfasilitasi diskusi, dan memberikan proyek kreatif. Dengan cara ini, Profil Pelajar Pancasila dapat diwujudkan, menciptakan generasi muda yang beriman, berakhlak mulia, menghargai keberagaman, berjiwa gotong royong, mandiri, kritis, dan kreatif. Melalui pendidikan Pancasila, diwariskan nilai-nilai tersebut, sehingga generasi muda dapat memperoleh keterampilan dan pemahaman yang diperlukan untuk menghadapi tantangan masa depan. Mereka dilatih untuk bertanggung jawab, menemukan solusi bagi masalah bersama, beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memahami warisan sejarah dan budaya untuk memperkuat persatuan bangsa. Dengan demikian, pendidikan Pancasila membentuk karakter yang kuat, pemikiran yang rasional dan kolaboratif, toleransi beragama, serta empati sosial, yang sangat penting untuk kemajuan bangsa Indonesia.
Salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas dan akses pendidikan di Indonesia adalah dengan program ”12 Tahun Wajib Belajar”. Tujuannya adalah untuk mengurangi tingkat putus sekolah dan meningkatkan pendidikan bagi seluruh anak-anak di Indonesia. Program ini adalah bagian dari strategi pemerintah dalam mencapai tujuan pendidikan yang lebih inklusif dan merata. Namun adanya program tersebut terkadang masih banyak kendala salah satunya adalah meskipun anak-anak mendapatkan akses pendidikan selama 12 tahun, kualitas pendidikan yang diberikan di beberapa daerah masih menjadi permasalahan. Kurangnya fasilitas, kurikulum yang kurang relevan dengan kebutuhan lokal, serta kualifikasi guru yang tidak memadai menjadi faktor-faktor yang memengaruhi kualitas pendidikan. Selain itu, meskipun program ini bertujuan untuk mengurangi angka putus sekolah, masih terdapat banyak anak yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan selama 12 tahun karena berbagai faktor, seperti ekonomi, sosial, atau budaya.
Sebenarnya berdasarkan penjelasan sebelumnya bisa ditarik kesimpulan bahwa pemerintah sudah bersinergi untuk menyukseskan program pendidikan, salah satunya program 12 Tahun Wajib Belajar. Namun, realita nya terkadang masih ada pihak-pihak tertentu yang membuat hambatan bahkan menghambat jalan sukses keberhasilan program tersebut. Salah satu contohnya yaitu ada sekolah yang masih menjelaskan banyak teori dalam pembelajarannya, padahal pada kenyataanya kurikulum merdeka mengajarkan bahwa sekolah harus melaksanakan banyak praktik daripada teori. Sudah tidak jaman sekolah itu hanya menjelaskan ”Apa” tapi bukan ”kenapa”.
Hal tersebut disebabkan karena kulitas guru yang kurang memadai. Beberapa guru mungkin kehilangan motivasi atau kurang memiliki komitmen terhadap profesinya. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti beban kerja yang berat, tekanan dari lingkungan kerja, atau kurangnya dukungan dari pihak sekolah atau pemerintah. Pernah saya mendengar ungkapan dari salah satu guru yang berada di selatan Kabupaten Bojonegoro ”Halah aja dadi guru, kerjane ruwet, gajine ora nyucuk” (artinya jangan jadi guru, kerjanya ribet, gajinya tidak seberapa). Sejatinya guru memiliki peran kunci dalam membentuk karakter, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Mereka membantu peserta didik mengembangkan potensi mereka dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan di masa depan. Dibalik itu pemerintah telah menyediakan berbagai fasilitas dan program pelatihan untuk mendukung pengembangan profesional guru melalui sekolah profesi. Ini termasuk program pelatihan dan pengembangan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, seperti pelatihan guru, workshop, seminar, dan program sertifikasi guru. Tak hanya itu, di salah satu desa di Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro juga ada pihak-pihak yang tidak minat untuk melangsungkan pendidikan.
Hal tersebut karena kurangnya perhatian dan minat untuk sekolah. Selain itu, penyalahgunaan teknologi membuat mereka malas untuk mengemban ilmu di sekolah, mereka menganggap dengan mengakses semua di handphone semua bisa dipelajari, padahal dengan mengemban ilmu di sekolah mereka bisa mendapatkan pendidikan karakter yang diberikan oleh guru. Namun itu hanya sebuah opini berdasarkan penglihatan saja, apa yang dapat menjadi penyebab utama seseorang memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikannya, apakah karena kurang minat atau hanya karena kurangnya motivasi? Saya juga nggak tahu, hehe. Lalu mengapa sistem pendidikan Indonesia selalu menimbulkan pro dan kontra? Mengapa kita selalu berada di permainan kucing-kucingan antara pemerintah dan masyarakat? . [lis]
Tag : pendidikan, pancasila, negara
* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini
