SMAN 2 Taruna Pamong Praja Diduga Pungli Calon Siswa Rp30 Juta

Reporter: Rizki Nur Diansyah

blokBojonegoro.com - Proses penerimaan siswa baru di SMAN 2 Taruna Pamong Praja Jawa Timur di Kabupaten Bojonegoro tahun ajaran 2025 diwarnai dugaan pungutan liar (Pungli). Bahkan, salah satu wali murid calon siswa mengaku dimintai uang senilai Rp30 juta.

Salah satu calon wali murid mengaku, jika dirinya dimintai uang pangkal senilai Rp30 juta ini, sebagai syarat penerimaan di sekolah kedinasan yang bekerjasama dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ini.

“Waktu itu saya mendapat informasi dari seseorang yang disebut panitia pendaftaran. Disitu juga dijelaskan rincian uang itu untuk apa saja. Karena saya merasa keberatan akhirnya mundur,” ujar A kepada awak media.

Informasi adanya biaya juga diterima dari sejumlah calon wali murid lain. Sebagian mereka membatalkan pendaftaran anaknya, setelah menerima informasi adanya baiya senilai puluhan juta tersebut.

Sementara, Kepala SMAN 2 Taruna Pamong Praja Jatim, Sumarmin membantah kabar itu. Sumarmin menyangkal jika terdapat pembayaran dalam proses penerimaan calon taruna.

“Nggak, nggak, nggak ada (pembayaran) itu,” ungkap Sumarmin dihubungi melalui saluran telepon.

Namun, lanjut Sumarmin, ada pembayaran waktu cek kesehatan. Tetapi, yang menyelenggarakan tes ini juga pihak luar, bukan dari sekolah langsung. Sumarmin menambahkan, nanti terdapat biaya hidup yang ditanggung para taruna sendiri.

“Ada biaya hidup untuk asrama dan makan,” jelasnya.

Hal senada, juga dikatakan Kepala Cabang Dinas (Kacabdin) Pendidikan Bojonegoro-Tuban, Hidayat Rahman. Pihaknya juga membantah adanya pungutan liar dalam proses penerimaan siswa baru di sekolah tersebut.

“Tidak benar pak,” ujarnya saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp.

Saat disinggung perihal apakah sekolah tersebut sepenuhnya gratis karena berstatus sekolah milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Hidayat memberikan jawaban normatif.

“Untuk jenjang SMA, bisa ada sumbangan, sesuai dengan Permendikbud No. 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Putusan MK kan hanya berlaku untuk SD dan SMP,” jelasnya. [riz/mad]