Reporter: Rizki Nur Diansyah
blokBojonegoro.com — Kinerja dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bojonegoro, yakni Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan PT Bojonegoro Bangun Sarana (BBS), dievaluasi Komisi B DPRD Bojonegoro. Pasalnya, realisasi pendapatan kedua perusahaan tersebut belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan.
Evaluasi itu muncul dalam rapat kerja pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2027, Selasa (10/11/2026). Komisi B meminta kedua BUMD tersebut, segera melakukan evaluasi dan memaksimalkan sisa waktu tahun anggaran untuk meningkatkan capaian pendapatan.
Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Sally Atya Sasmi, mengungkapkan evaluasi terhadap kinerja BUMD mengacu pada realisasi pendapatan tahun berjalan. Hasil evaluasi tersebut juga menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan target pendapatan pada 2027.
Dari sejumlah BUMD yang dievaluasi, beberapa perusahaan tercatat telah melampaui target pendapatan. Salah satunya PT Asri Dharma Sejahtera (ADS). Namun, BPR dan BBS masih memiliki pekerjaan rumah karena capaian pendapatannya belum sesuai target.
“Kami meminta sisa waktu sekitar satu setengah bulan ini dimaksimalkan untuk meningkatkan persentase capaian pendapatan. Peluang bisnis strategis yang menghasilkan juga harus benar-benar ditangkap,” ungkap Sally, Selasa (10/11/2026).
Khusus BPR, Sally menilai, belum tercapainya target pendapatan perlu menjadi perhatian serius. Apalagi, kondisi tersebut terjadi ketika posisi direktur belum definitif dan jabatan komisaris masih kosong.
Menurut perempuan asal Kecamatan Sumberrejo itu, kekosongan jabatan strategis tersebut perlu segera diselesaikan agar pengelolaan perusahaan dapat berjalan optimal. Pengisian pimpinan diharapkan mampu memperkuat manajemen sekaligus mendorong peningkatan kinerja perusahaan.
"Dengan demikian, BPR diharapkan bisa langsung melakukan akselerasi untuk mengejar target pendapatan sejak awal 2027," tutur Politikus Partai Gerindra ini.
Sementara itu, PT BBS juga mendapat sejumlah catatan dari Komisi B DPRD Bojonegoro. BUMD yang berfokus ke sumur tua di Kecamatan Kedewan tersebut diminta mengevaluasi rencana bisnis dan target usahanya agar mampu meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
Sally meminta BBS tetap mempertahankan bisnis inti di sektor minyak dan gas bumi (migas). Namun, perusahaan juga didorong mulai mengembangkan peluang usaha di sektor nonmigas.
Pengembangan bisnis baru tersebut harus tetap memperhatikan kemampuan perusahaan serta perizinan yang dimiliki.
“Bisnis inti di bidang migas harus tetap dipertahankan. Namun, BBS juga harus mulai merambah bisnis nonmigas tanpa meninggalkan core business-nya. Kami memahami masih ada keterbatasan perizinan usaha yang harus diselesaikan,” jelas Sally.
Selain mengevaluasi kinerja BPR dan BBS, Komisi B DPRD Bojonegoro juga mendorong pemerintah daerah memperluas keterlibatan dalam pengelolaan Participating Interest (PI) di sejumlah lapangan migas.
Selama ini, Bojonegoro baru memperoleh PI dari Lapangan Banyu Urip. Padahal, sejumlah lapangan migas lain dinilai memiliki peluang untuk diikuti, di antaranya Jambaran-Tiung Biru (JTB), Sukowati Field, Kolibri, hingga Sumur Banyu Geni di Kecamatan Kepohbaru.
Untuk merealisasikan peluang tersebut, Komisi B meminta Bagian Perekonomian Pemkab Bojonegoro segera menyiapkan kajian dan studi persiapan. Langkah itu diperlukan untuk memetakan potensi serta peluang keterlibatan daerah dalam pengelolaan PI di lapangan-lapangan tersebut.
Sally menegaskan, manfaat PI tidak sebatas memberikan tambahan pendapatan bagi daerah. Keterlibatan pemerintah daerah melalui BUMD juga diharapkan membuka akses informasi mengenai operasional lapangan migas, kondisi produksi, hingga transfer teknologi.
Ia mencontohkan keterlibatan PT ADS dalam pengelolaan PI Banyu Urip yang kemudian berkembang hingga mengikuti kerja sama operasi (KSO) bersama ExxonMobil Cepu Limited (EMCL).
“Kalau kita terlibat dalam PI, manfaatnya bukan hanya dari sisi ekonomi. Kita juga bisa mendapatkan informasi secara lebih detail mengenai kondisi lapangan, produksi, hingga perkembangan operasional migas. Bahkan, kami berharap PI bisa menjadi pintu masuk transfer teknologi,” ujarnya.
Menurut Sally, akses terhadap informasi operasional tersebut menjadi penting bagi Bojonegoro. Sebab, selama ini daerah belum mendapatkan informasi secara detail mengenai operasional Lapangan JTB.
Kondisi itu berbeda dengan Lapangan Banyu Urip. Melalui keterlibatan BUMD dalam PI, perkembangan lifting hingga perubahan produksi dapat diketahui lebih jauh oleh pemerintah daerah.
“Jangan sampai kita hanya terus menjadi daerah yang ikut dalam pengelolaan Pertamina atau EMCL, tetapi tidak mendapatkan transfer teknologi. Keterlibatan dalam PI diharapkan membuka peluang tersebut,” pungkasnya. [riz/mad]
