Anggota DPRD Bojonegoro Sukur Priyanto akhirnya memberikan klarifikasi terbuka terkait laporan dugaan penggunaan ijazah palsu yang dilayangkan oleh seorang berinisial MH ke Polda Jawa Timur dan diteruskan ke Polres Bojonegoro.
DPRD Bojonegoro memfasilitasi audiensi terkait dampak sosial pembangunan Bendungan Karangnongko. Pertemuan yang menghadirkan Tim Terpadu, Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), Perhutani, pemerintah desa, Kelompok Tani Hutan (KTH), serta masyarakat terdampak itu membahas mekanisme santunan bagi warga yang terdampak proyek strategis nasional (PSN) tersebut, Kamis (11/6/2026).
Dua kepala desa pengganti antarwaktu resmi dilantik oleh Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, Rabu (10/6/2026). Pelantikan tersebut menandai dimulainya estafet kepemimpinan di Desa Bungur Kecamatan Kanor dan Desa Lebaksari Kecamatan Baureno untuk melanjutkan penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat hingga akhir masa jabatan yang tersisa.
Ruang kerja Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah, Senin (8/6/2026), tak seperti hari biasanya. Di ruangan tersebut digelar diskusi Membaca Bojonegoro dalam Angka yang dihadiri Badan Pusat Statistik (BPS), beberapa kepala OPD, dan jurnalis.
Proses verifikasi dan validasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) di Kabupaten Bojonegoro menemukan berbagai anomali data yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi riil masyarakat. Salah satu temuan paling mencolok, yakni adanya warga beragama Islam yang tercatat memiliki ternak babi.
Dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan jalan poros desa di Desa Klino, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro, mulai menjadi perhatian. Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro kini mendalami dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) senilai Rp2,7 miliar tersebut.
Di sebuah balai desa di pelosok Bojonegoro, seorang petugas pendataan tampak kebingungan. Di hadapannya ada rumah sederhana berdinding anyaman bambu, berlantai tanah, dan masih menggunakan kayu bakar untuk memasak. Namun ketika data di layar aplikasi muncul, keluarga itu justru tercatat memiliki kondisi yang “tidak wajar” atau masuk kategori anomali.
Sebanyak 12 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bojonegoro dihentikan operasionalnya oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Penghentian ini, dilakukan karena ditemukan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di sejumlah SPPG belum memenuhi standar yang telah ditetapkan, bahkan belum memiliki.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro kembali melakukan ground checking atau verifikasi lapangan terhadap Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) setelah sebelumnya ditemukan sejumlah anomali data. Proses pendataan ulang itu telah berlangsung sejak 11 Mei 2026 dan kini hampir mencapai tahap akhir.
Kabar baik bagi pencari kerja di Kabupaten Bojonegoro dan sekitarnya. RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Kabupaten Bojonegoro resmi membuka rekrutmen Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dari profesional lainnya tahun 2026.