Kesadaran masyarakat menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah di sungai masih minim. Hal itu membuat sungai bengawan solo tercemar limbah, sehingga Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bojonegoro akan menguji kualitas air yang di sungai terpanjang di Pulau Jawa itu.
Untuk memberikan jaminan dan kepastian kepemilikan ternak khususnya sapi di Kabupaten Bojonegoro, Dinas Peternakan dan Perikanan Bojonegoro, mengeluarkan Kartu Ternak bagi para peternak yang telah dilakukan sejak tahun 2016 lalu.
Setelah hearing pertama di ruang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro beberapa waktu, menyepakati pemilihan dua opsi yang harus dipilih para karyawan. Dewan kembali melakukan hearing kedua di Kantor Koperasi Karep, Selasa (27/3/2018) untuk mendampingi proses yang sudah disepakati.
Dana Anggaran Khusus (DAK) Pendidikan dari pemerintah pusat untuk pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) yang ada di Kabupaten Bojonegoro, pada tahun 2018 ini dipastikan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro tidak akan cair.
Anggota DPRD Bojonegoro, Komisi C dan Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Bojonegoro sepakat GTT yang mendapatkan SK Penugasan diupayakan didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan. Hal itu dikarenakan GTT sudah diakui sebagai tenaga kerja di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro.
Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro mengundang Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Bojonegoro untuk melakukan pertemuan guna mengetahui berapa jumlah Guru Tidak Tetap (GTT) yang menerima SK Penugasan yang beberapa waktu lalu.
Keikutsertaan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, melalui Dinas Perdagangan (Disdag) Bojonegoro dalam mengikuti lelang Komoditi ditingkat provinsi Jatim, yang dilaksanakan Puspa Agro, pada Selasa (20/3/2018) lalu memperoleh hasil transaksi sebesar Rp12.259.000.000.
Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2018 dari Pemerintah Joko Widodo disambut baik oleh masyarakat khususnya di Kabupaten Bojonegoro. Sebab, prosesnya mudah dan murah.
Rencana pembelian mobil dinas (mobdin) baru yang dianggarkan sekitar Rp6,4 miliar diperuntuhkan bagi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), disoroti oleh Bojonegoro Institute (BI). Pasalnya kemiskinan di Kota Ledre masih tinggi dibandingkan daerah lain.
Setelah para pejuang pendidikan dalam hal ini Guru Tidak Tetap (GTT) yang ada di bawah naungan Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Kabupaten Bojonegoro menerima SK Penugasan dari Bupati Bojonegoro Suyoto di akhir masa jabatannya, Jumat (9/3/2018), seperti diberitakan sebelumnya, bahwa Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro berencana juga akan mengajukan jaminan ketenagakerjaan bagi para GTT maupun Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang ada di Kota Ledre.